JAYAPURA – Pengusaha Papua minta kepada BKPM RI agar memberikan hak konsesi tambang kepada pemilik negeri Papua, hak pengelolaan tambang Clear and clean sehingga ada kesempatan berinvestasi di Papua, hal tersebut disampaikan Sekretaris BPD Hipmi Papua Yance Mote.
“Untuk berinvestasi kendala kami, pertama adalah perijinan katakan ijin tambang, sampai hari ini pengelolaan tambang rakyat masih ilegal dan banyak yang harus dilegalkan seperti di Nabire dan sekitarnya,” katanya saat dihubungi via ponselnya, Minggu (21/06).
Demikian juga dengan pengelolaan HPH kayu dan ijin penangkapan Ikan juga.
“PAD Papua belum signifikan karena banyak kebocoran. Dengan dana Otsus yang minim mestinya sektor rill dan sumber daya kekayaan alam dikelola oleh BUMD ataupun Kopermas, ataupun pengusaha lokal sehingga kesempatan usaha dan Investasi bisa didapatkan,” jelasnya.
Dilansir dari tirto.id, Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan dana otonomi khusus (otsus) tidak cukup membangunkan potensi Papua. Bahlil bilang bak membangunkan “raksasa tidur”, Papua membutuhkan investasi agar wilayah itu bisa tumbuh lebih cepat.
“Papua sering disebut sebagai raksasa tidur. Dengan otsus, ternyata tidak sanggup membangunkan raksasa tidur,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis.
Pernyataan itu diungkapkan Bahlil saat menjadi pembicara pada Papua Development Summit 2019, di Jakarta, Selasa (17/12/2019). Bahlil mengatakan pemerintah berencana mendatangkan investor di berbagai bidang seperti hilirisasi dan pariwisata.
Untuk hilirisasi, ia menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 23.000 MW. Pembangunan PLTA itu, menurut Bahlil, sanggup untuk mencukupi kebutuhan hilirisasi nikel dan bijih mineral lainnya baik dari Australia, Filipina, dan daerah lainnya. Belum lagi biaya produksi listriknya diperkirakan akan cukup efisien.
“Kita punya potensi PLTA 23.000 MW. Kalau kita bangun, ini sanggup untuk menyuplai kebutuhan hilirisasi nikel dan ore, baik dari Australia dan Filipina, maupun dari daerah lain,” ucap Bahlil.
Lalu Bahlil juga menyinggung rencana memboyong investor untuk mengembangkan pariwisata di Raja Ampat. Ia bilang investor diperlukan agar wilayah itu memiliki hotel berbintang empat guna mendukung pariwisata.
“Kalau ada hotel, ini akan memicu kunjungan wisatawan lebih banyak lagi,” ucap Bahlil. Selain itu, ia juga menargetkan rencana pengembangan perkebunan Pala di Fak-fak. Ia menjelaskan investasi di perkebunan itu memiliki potensi nilai sebesar Rp2 triliun.
“Bapak Bupati Fak-Fak tolong disiapkan lahannya, kita sudah punya investor, dia mau investasi sebesar Rp2 triliun untuk Pala,” ucap Bahlil. Papua, menurut APBN 2020, akan memperoleh dana otsus sebesar Rp8,37 triliun. Nilai ini naik dari angka 2019 senilai Rp8,36 triliun. (nk)
