JAYAPURA-Sebelas (11) kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 belum semuanya mentransfer anggaran kepada pihak penyelenggara, satu dari beberapa yang telah melakukan transfer adalah Kabupaten Yahukimo.
Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian saat mengikuti rapat koordinasi pelaksaan Pilkada 2020 di Provinsi Papua, Jumat (10/7).
“Kepala daerah jangan sampai ada yang menghambat pelaksanan Pilkada, kalau sampai ada yang melanggar, ingatkan mereka dengan program agenda strategis nasional pusat di bidang politik. Ada sanksinya bagi yang melangar dan saya tidak akan segan-segan memberikannya, baik administrasi sampai kepada pemberhentian,” tegas mantan Kapolri itu.
Menurutnya, pemerintah semua sudah tahu kalau Papua itu sangat sulit tapi banyak juga yang diselesaikan dengan koordinasi. “Untuk itu saya harapkan Pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan lancar semua,” harapnya.
Mendagri mengharapkan agar empat (4) kabupaten yang memiliki permasalahan untuk segera diselesaikan, sehingga tidak menghambat jalannya Pilkada di Papua. Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar melakukan pencairan 100 persen.
“Ada beberapa persoalan di Kabupaten Waropen, untuk KPU antara Pemdanya ada masalah konflik. Pemerintah setempat, Kapolda dan Panglima menyelesaikannya, jangan sampai terlambat,” serunya.
Di Kabuapaten Asmat kata Mendagri, ada kasus penembakan sehingga harus ada koordinasi dengan pihak keamanan untuk segera dibantu meredam situasi tersebut.
Ia menambahkan, Kabupaten Keerom ada anggota KPUnya dipecat dan tugas-tugasnya diambil alih oleh KPU Provinsi, sehingga diharapkan tahapan Pilkada ini dapat berjalan. Sementara Kabupaten Mamberamo Raya ada kekosongan Sekretaris KPUD sehingga menghambat NPHD.
Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay mengatakan permasalahan di Kabupaten Waropen, koordinasinya yang sulit sehingga permasalahan itu belum selesai. Namun, Rp 12 miliar sudah ditransfer sehingga sisa 40 persen.
“Sebenarnya di Kabuapaten Waropen terancam terhenti tapi sudah di atasi, awal bulan Maret sempat terhenti. Saat pelantikan PPD itu pemerintah belum keluarkan anggaran, kita hentikan sementara pelantikannya, setelah koordinasi pelantikan dilaksanakan dan honor PPD dibayarkan,” jelasnya.
Theodorus menjelaskan, untuk kekosongan Sekretaris KPUD Kabupaten Memberamo Raya segera dilantik dalam waktu dekat ini. Kabupaten Asmat itu kejadian di tahun 2019 dan akan segera dilakukan koordinasi.
“Untuk tahapan anggaran saat ini rata-rata sudah 80 persen secara keseluruhan. Dan ada beberapa kabupaten yang sudah mencapai 100 persen seperti Kabupaten Yahukimo, lalu Kabupaten Merauke. Kita berharap Minggu depan sudah bisa ditransfer sisanya dan tadi pak menteri sampaikan agar Pemkab bisa selesaikan itu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalak Infandi menyampaikan Bawaslu dan pemerintah daerah sudah lakukan pertemuan dan pencairan sudah dilakukan dua tahap.
“Jadi secara garis besar sudah hampir mencapai 80 persen, untuk 11 kabupaten. Dan sudah ada komitmen dari pemerintahnya tinggal transferan yang sisa,” tutupnya.(berti)
