JAYAPURA-Terkait beredarnya selebaran yang dikeluarkan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) mengajak masyarakat Papua untuk menggelar demo damai dalam rangka menolak Perjanjian New York Agreement, yang dipusatkan di kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua pada 15 Agustus. Seruan aksi ini ditanggapi langsung oleh Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano,MM.
BTM sapaan akrab Wali Kota Jayapura meminta, agar massa tidak turun ke jalan untuk melakukan demo.
“Demo bisa saja, jangan anarkis,” pesan Wali Kota Benhur Tomi Mano, Jumat (14/8).
Menurutnya, warga Kota Jayapura masih trauma dengan aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2019 lalu. Yang mana saat itu, terjadi pembakaran, penjarahan dan pengrusakan sehingga merugikan banyak orang. “Kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali,” tegas BTM.
Untuk itu, BTM meminta Kapolresta Jayapura Kota dan Dandim mengantisipasi hal ini. Sebab sampai sekarang pelemparan belum ditangani baik.
“Bisa lihat gereja, rumah penduduk, perkantoran kaca-kaca mereka belum diganti. Butuh biaya yang besar,” tuturnya.
Oleh karena itu, BTM meminta agar massa tidak turun ke jalan. Sebab pasti akan ada penyusup untuk membuat situasi menjadi rusuh.
“Mari kita jaga Kota Jayapura sebagai rumah kita, honai kita, istana kita bersama,” ajaknya.
Ditambahkannya, Kota Jayapura merupakan kota studi, ibu kota provinsi dan wajahnya Papua bagi Indonesia.
“Saya tidak mau rusuh lagi. Mari kita jaga kota ini. Kota Jayapura aman, Papua aman,” tandasnya.(nik)