Nioluen Kotouki: Pangdam dan Kapolda Harus Bertanggung Jawab atas Kejadian Ini
JAYAPURA-Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Nioluen Kotouki,S.IP meminta agar setiap proses hukum pelaku penembakan 2 warga sipil di Timika dilakukan secara transparan sehingga publik terutama keluarga korban dapat mengetahui siapa pelaku dan sanksi apa yang dijatuhkan.
“Harus transparan dan sanksi yang diberikan juga harus tegas. Sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara ini,” kata Nioluen Kotouki ketika menghubungi Bintang Papua via selulernya, Kamis (16/4).
“Saya juga mengutuk kejadian ini. Ini kejadian tidak manusiawi,” timpalnya.
Menurut Kotouki, apabila proses hukum terhadap pelaku penembakan 2 warga sipil di Timika tidak dilakukan secara transparan, akan membuat masyarakat Papua tidak percaya lagi dengan negara. Sehingga lanjutnya, perlu transparansi informasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku.
“Kepastian hukum bagi Orang Asli Papua (OAP,red) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI,red) harus dipastikan,” ujarnya.
Dikatakannya, ada beberapa kasus penembakan warga sipil di Tanah Papua yang proses hukumnya tidak berjalan transparan. “Seperti kejadian di Paniai dan beberapa daerah lainnya,” ucapnya.
Ditambahkannya, sebagai wakil rakyat yang membidangi kemanusian, pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. “Sudah pasti akan kami kawal. Dan bukan hanya kasus di Timika saja tetapi kasus yang lain juga,” tuturnya.
“Pangdam dan Kapolda harus bertanggung jawab atas kejadian ini,” pungkasnya.(nik)
