JAYAPURA-Pemekaran wilayah di Tanah Papua sementara dibahas oleh Pemerintah Pusat (Pempus). Terkait dengan itu, Sekertaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Petrus Pigai angkat bicara.
Menurut Petrus Pigai, pemekaran wilayah itu kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi, harus dipikirkan dampaknya. Selain itu lanjut Pigai, pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan, terlebih khusus bagi tenaga kerja yang sudah mempunyai keahlian dan keterampilan, sehingga pengangguran tidak meningkat.
“Saya tidak menolak adanya pemekaran, tapi harus dipikirkan dampaknya nanti. Dan musti siapkan juga lapangan pekerjaan bagi tenaga-tenaga kerja yang punya keterampilan serta keahlian. Kalau hal kecil itu tidak dipikirkan, maka pengangguran akan bertambah,” kata Petrus Pigai via ponselnya, Minggu (8/11).
Dikatakannya, pemekaran yang diusulkan oleh pemerintah pusat saat ini sudah masuk dan lagi di bahas di senayan (DPR-RI). Hanya saja persoalannya, masyarakat yang ada di bawah ini harus dilihat juga kondisinya sebab mereka yang alami secara langsung.
“Bagi saya tidak masalah, hanya saja harus melihat kondisi masyarakat yang ada di bawah. Apakah mereka menerima pemekaran itu atau tidak. Persoalannya masyarakat yang dibawah, ini mereka yang alami. Sehingga jika terjadi pemekaran, maka kehadiran kabupaten itu untuk siapa?,” tuturnya.
Petrus Pigai meminta, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua harus mengutamakan bagaimana membuka atau mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya jurusan yang bisa dipersiapkan masing-masing bidang.
“Jadi adik-adik kita bisa belajar disana, terutama mereka yang sudah selesai dari Uncen maupun di perguruan tinggi lainnya. Mereka harus belajar keterampilan di BLK, sehingga mereka juga bisa merubah kehidupannya sendiri termasuk mendukung program yang dimaksud dengan pemekaran-pemekaran yang pemerintah pusat sementara rencanakan. Baik pemekaran provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.
Alangkah baiknya para pengangguran yang ada saat ini, dimasukan ke sekolah-sekolah keterampilan. Sehingga mereka bisa mengelola daerahnya sendiri dan berdiri di atas tanahnya sendiri. Sebab jika terjadi pemekaran, anak daerah hanya jadi penonton di atas tanahnya sendiri dan menguntungkan orang dari luar.
“Jadi itu yang diutamakan dulu, bukan melakukan pemekaran. Kedepan baru bagaimana kita pikirkan tentang pemekaran. Yang terpenting kita selamatkan dulu adik-adik yang belum mendapatkan pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Karena yang bisa kelola dan bisa tangani pembangunan ya mereka-mereka ini,” ucapnya.
Apabila SDM sudah mumpuni, pemerintah tidak perlu lagi mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari luar untuk membangun Papua. Sebab sambung Petrus Pigai, yang bisa mengelola kabupaten maupun provinsi itu, harus putra daerah itu sendiri.
“Saya pikir, kehadiran kabupaten dan provinsi itu untuk mereka. Sehingga harus prioritaskan anak daerah untuk mengelola tanahnya sendiri. Seperti dibidang pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan, pariwisata. Jadi semua bidang itu kita buka untuk keterampilan dulu. Sehingga mereka selalu ada disitu. Baik sebagai pelaku ekonomi maupun pelaku pembangunan di daerah masing-masing,” tandasnya.(nik)
