JAYAPURA-Pemerintah Pusat telah menyiapkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat akibat pandemi Corona. Terkait dengan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Jhony Banua Rouw,SE meminta, pemerintah kota/kabupaten untuk meniadakan segala persyaratan agar masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP) bisa menerima bantuan.
“Pemerintah pusat sampaikan harus ada NIK dan KK kalau bisa ditiadakan, karena kalau tidak kita orang Papua tak akan dapat,” kata Jhony Banua Rouw,SE, Jumat (24/4).
Lanjut Jhony Banua Rouw, situasi saat ini sangatlah urgen sehingga tidak perlu menggunakan persyaratan dalam memberikan bantuan ke masyarakat.
“Jadi kalau memang ada orangnya langsung saja kasih bantuan. Jangan mempersulit orang. Kan tidak mungkin masyarakat harus buat KTP atau KK di  kantor distrik,” ujarnya.
Ditambahkan, pemerintah bisa meminta rekomendasi dari ketua RT dalam menentukan siapa yang laik terima bantuan.
“Jadi kami minta yang ada persyaratan ditiadakan dulu. Kalau orangnya ada bisa disalurkan saja. RT kan ada, mereka yang tahu warganya,” pungkasnya.(nik)
