JAYAPURA-Pengurus Kerukunan Masyarakat Batak (KMB) Provinsi Papua periode 2021-2026 secara resmi dikukuhan di salah satu hotel bilangan Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (20/3).
Pengukuhan menyusul terpilihnya Ronald E. Panjaitan,SH sebagai Ketua KMB Provinsi Papua dalam musyawarah besar yang digelar pada 27 Ferbuari 2020 lalu. Sebelumnya, Ronald menjabat Ketua KMB Kota Jayapura.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal hadir mewakili pemerintah, sebagai pembina yang mengukuhkan Ketua KMB Provinsi Papua serta koordinator bidang dan anggota dalam formatur organisasi tersebut. Ia didampingi Kenan Sipayung selaku Penasehat KMB Provinsi Papua saat memberikan pataka dan tongkat Tunggal Panaluan serta Piso Gaja Dompak, perlambang senjata kebijaksanaan raja dalam merawat persatuan di seantero Tanah Batak.
Klemen dalam arahannya, menyambut baik hadirnya KMB Provinsi Papua, organisasi masyarakat Batak yang memiliki payung hukum dan terdaftar di Kesbangpol Provinsi Papua. KMB diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam merawat persatuan sekaligus mendukung pembangunan berbagai sektor di Bumi Cenderawasih.
“Kerukuran ini mitranya pemerintah dalam hal bela negara, makanya ada di bawah Kesbangpol. Jaga hubungan komunikasi yang baik dengan siapa pun, supaya kualitas bangsa Indonesia bisa maju bersama dengan pemerintah,” ujar Klemen.
Dia mengingatkan masyarakat Batak serta kerukunan etnis lainnya di Papua agar tidak menumbuhkan fanatisme kesukuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, hal ini menjadi ancaman serius bagi persatuan di tengah keberagaman yang telah terawat, selama ini.
“Papua lebih majemuk lagi. Maka itu, bapak ibu sekalian juga adalah orang Papua. Jangan sekali kali bilang orang Batak, Maluku dan lainnya. Sebab kita sudah lahir besar di sini. Kalian adalah orang Papua yang berasal dari Batak. Tak ada paguyuban Nusantara karena itu akan membuat perpecahan,” pesan Klemen sembari mengingatkan peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang berujung rusuh di Jayapura pada Agustus 2019 lalu.
Klemen mengharapkan masyarakat Batak betul-betul menjadi garam dan terang, sebagaimana visi dan misi yang diusung pengurus baru KMB Provinsi Papua.
“Sesuai dengan misi menjadi garam di Papua, maka gunakan talenta yang ada. Pemerintah berterima kasih kepada semua mitra ini, sebab kami punya keterbatasan,” imbuhnya.
Ketua KMB Provinsi Papua Ronald Panjaitan menyambut baik pesan Wagub Klemen Tinal. Ronald menyatakan bahwa KMB selain organisasi sosial kemasyarakatan, adalah juga mitra pemerintah dalam mewujudkan program kerjanya.
“Kami siap diperintah untuk mendukung program kerja pemerintah, baik di provinsi maupun daerah,” jelas Ronald.
Sebagai langkah kerja KMB waktu dekat, pihaknya akan membuat lembaga bantuan hukum, mengingat banyaknya ahli hukum di dalam keanggotaan KMB yang kini tersebar di 13 kabupaten dan kota. Program ini diyakini akan menjadi jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan menyangkut sosial dan hukum.
“Ini sebagai partisipasi dan kepedulian sosial kami di Tanah Papua. Selama lima tahun ke depan program kerja kami lebih kepada wujud kerja sosial. Kita tau masalah hukum masalah yang kompleks. Masyarakat menjadi korban tanpa tau hukum. Banyak masalah rumah tangga yang menimbulkan perceraian. Dari aspek itu kami melihat bagaimana kami bisa merangkul itu semua,” ujarnya.
Pengukuhan Pengurus KMB Provinsi Papua berlangsung sederhana. Selain menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, jumlah peserta juga dibatasi hanya seratusan orang, terdiri dari pemerintah dan puluhan komunitas lintas masyarakat se-Papua. Acara diwarnai tarian kolosal etik Papua dan Tortor Batak, serta lagu daerah dengan alunan musik Uning-uningan.(tmb)
