JAYAPURA- Dalam rangka penguatan kapasitas kominutas rentan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua, Jumat (05/04) melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan (stake holder) , perwakilan OMS HIV dan perwakilan media lokal.
Direktur Eksekutif Daerah PKBI Papua Johanis Philips Reawaruw mengatakan, tujuan dari kegiatan ini, untuk mempromosikan isu HIV juga dengan kerja sama pemerintah dengan OMS bergerak dibidang HIV melalui mekanisme swakelola tipe 3, sehingga media dapat mengambil peran melalui pemberitaan tentang diskusi pertemuan.
“ Harapan kami dari kegiatan ini bisa memperkuat jejaring dengan mitra media untuk mengurangi / meminimalisir stigma dan diskriminasi dalam isu HIV AIDS, maupun kerja sama pemerintah dengan OMS yang bergerak dibidang HIV melalui mekanisme Swakelola,” katanya.
Juga memaksimalkan peran dan pelibatan mitra media dalam mensosialisasikan dan menyebarkan informasi yang ada terkait pencegahan, penanggulangan serta pengobatan HIV dan AIDS di Indonesia.
“Latar belakang dari kegiatan ini setelah melihat situasi dan keadaan program pencegahan, penanggulangan serta pengobatan HIV dan AIDS di Indonesia sampai dengan saat ini masih belum maksimal,” katanya.
Meskipun LSM yang bergerak dalam penanggulangan HIV dan AIDS beserta lapisan masyarakat diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, kader kesehatan, ormas, PKK dan lembaga kesehatan lainnya secara bersama terlibat dalam kegiatan program yang telah dilakukan.
“Diantara upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan program pencegahan, penanggulangan serta pengobatan adalah upaya promosi pencegahan,penanggulangan serta pengobatan HIV dan AIDS dengan berjejaring bersama mitra media; cetak, online, elektronik (Tv dan radio), untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang masih ada pada masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi dasar berjalannya program Kontrak Sosial (Social Contracting) yang menggambarkan skema kerja sama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Secara spesifik, mekanisme kerja sama yang mengatur relasi antara pemerintah OMS tercantum di dalam Swakelola Tipe III.
“Berangkat dari situasi permasalahan itulah, diperlukan perbaikan dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi yang benar serta tepat kepada masyarakat terkait HIV dan AIDS sebagai salah satu bentuk promosi pencegahan, penanggulangan serta pengobatan HIV dan AIDS, agar masyarakat makin mengetahui dan memahami informasi secara benar,” katanya.
Dengan adanya pelibatan peran dari mitra media dalam mensosialisasikan informasi adalah langkah yang tepat.
“Melalui pendekatan dan jejaring dengan mitra media akan dapat memaksimalkan promosi program pencegahan, penanggulangan serta pengobatan HIV dan AIDS di Indonesia serta kerja sama pemerintah dengan OMS HIV melalui mekanisme Swakelola,” katanya.
Situasi dan kondisi seperti ini dapat menjadi jembatan atau penghubung yang baik dengan adanya dukungan dari mitra media dalam menyebarkan informasi yang benar dan tepat, sehingga dapat meminimalisir kesenjangan perspektif ataupun wawasan yang terjadi selama ini diantara tatanan sosial pada masyarakat.
“Tantangan kedepan adalah memastikan agar relasi tetap terjaga,perlu adanya wadah pertemuan antara komunitas dan media sebagai bentuk kerjasama serta membangun komitmen media dalam menyajikan informasi yang sensitive terhadap komunitas, serta mampu mengangkat isu komunitas yang lebih baik dan tanpa stigma diskriminasi agar mampu bersama-sama mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi komunitas,” ungkapnya.**
