SARMI- Tujuh hari jelang Pilkada di Kabupaten Sarmi, ternyata ada pencairan dana desa dan pemotongan dana desa ini terungkap dari pengakuan beberapa kepala kampung seperti yang disampaikan salah satu tokoh Pemuda Sarmi Rafel W Sembor.
Dikatakannya, beberapa kepala kampung mengakui dana kampung cair seminggu jelang pelaksanaan Pilkada, yaitu dari tanggal 20 sampai 26 November 2024, inilah yang terjadi dan aneh sekali serta sangat mencurigakan, dana dicairkan saat masa tenang, H-7 pelaksanaan Pilkada.
“Yang parahnya lagi tidak ada dokumen administrasi untuk pertanggung jawaban, kok bisa ya tanpa dokumen mereka cairkan, kemudian staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) memotong dana desa tersebut bervariasi besarnya sampai dengan Rp. 40 juta, pertama Rp. 30 juta alasannya mau Bimtek, dan kemudian Rp. 10 juta untuk administrasi,” katanya kepada wartawan, Jumat malam ( 24/01).
Jadi yang seharusnya masing-masing kampung menerima dana sebesar Rp. 147 juta, yang mereka terima hanya Rp. 107 juta.
“Temuan ini kami laporkan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK), mendengar laporan naik ke MK, Kepala DPMK Edward Timo membuat surat klarifikasi mencari mendatangi sendiri para kepala kampung untuk meminta tanda tangan surat pernyataan bahwa tidak ada pemotongan, padahal pemotongan itu ada yang diserahkan kepada staf DPMK, itu yang saya dengar langsung dari kepala- kepala kampung, dan aparat kampung lainnya,” ungkapnya.
Kemudian, mereka (kepala kampung) juga dipaksa dan diancam kalau tidak tandatangan nanti akan ditangkap dalam waktu 2 hari oleh KPK .
“Kenapa mau ditangkap ? kepala kampung bikin salah apa ? Kalau kerja baik dan benar tidak perlu menakut nakuti mereka, pasti ini ada yang sangat tidak beres,” katanya.
Rafel mengatakan, H-7 pelaksanaan Pilkada para kepala kampung disuruh pencairan dana padahal masa tenang, yang jadi pertanyaan uang itu kemana ? sebab di setiap kampung ada pendukung paslon 01, 02, dan 03.
“ Kita tidak tahu kan paslon 01 itu buat apa ambil dana dari desa-desa untuk apa, yang jadi pertanyaan jika tidak ada indikasi kesitu, ya harus transparan, lapang dada, diperiksa to ini negara hukum konstitusi, kita semua dilindungi undang -undang kenapa mesti takut,” tegasnya.
Kalau kerja yang benar, oh mari silahkan periksa, bukan mau membela diri dengan menakut-nakuti kepala kampung, dan sibuk panik terjun langsung minta tandatangan, penyataan-pertanyaan ini tidak boleh rakyat diintimidasi seperti itu.
“Harapan saya, dengan terjadinya pilkada kemarin masyarakat Sarmi kedepan, bisa paham, bisa mengerti baik dengan demokrasi, bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan adil jujur , tanpa intimidasi tanpa money politik, tanpa dipaksakan, dan netralitas sebagai seorang ASN jangan ada indikasi bermain dan keberpihakan,” pungkasnya.**
