Kasus HAM di Papua Tak Pernah Terselesaikan sehingga Pembunuhan dan Pembantaian Terus Terjadi
JAYAPURA-Terkait dengan aspirasi rakyat Papua untuk menolak Otonomi Khusus (Otsus), ditanggapi langsung Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dr Yunus Wonda,MH.
Kepada awak media baru-baru ini di kantor DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan aksi penolakan Otsus ini, menjadi catatan penting bagi semua pihak termasuk DPR Papua.
“Apa yang disampaikan masyarakat soal Otsus ini, akan kami tampung dan akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat (Pempus) bahwa rakyat Papua berbicara bagaimana mengembalikan Otsus,” kata Yunus Wonda.
Menurutnya, alasan rakyat Papua ingin menolak Otsus karena ada persoalan lain yang hakiki dan itu harus diselesaikan pemerintah pusat. “Bukan persoalan makan dan minum atau kesejahteraan,” ujarnya.
Untuk itu, Yunus berpesan kepada Pemerintah Pusat, untuk memberikan ruang bagi masyarakat Papua menyampaikan aspirasi mereka soal Otsus.
“Hampir 20 tahun ini kita sudah jalani Otsus, namun selang waktu berjalan banyak persoalan yang terjadi, salah satunya adalah masalah pelanggaran HAM yang sampai saat ini tidak ada penyelesaian,” tuturnya.
Oleh sebab itu, politisi Partai Demokrat ini meminta Pemerintah Pusat harus melihat kasus pelanggaran HAM dengan baik.
“Kasus pelangaran HAM di Papua tidak perna ada proses hukum. (Sehingga) pembunuhan dan pembantaian terus sedang terjadi di atas tanah ini,” ucapnya.
Ditambahkannya, terkait dengan persoalan HAM yang tidak terselesaikan, membuat masyarakat Papua hidup dalam ketakutan dan penderitaan di atas tanahnya sendiri.
“Pemerintah pusat harus memberikan ruang dialog untuk masyarakat Papua menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya.(nik)
