JAYAPURA-Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk mengangkat honorer K2 yang telah mengabdi di pemerintah daerah (Pemda) baik itu tingkat provinsi, kabupaten/kota selama bertahun-tahun segera terjawab dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) RI sebanyak 20 ribu.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua, Klemen Tinal,SE,MM mengatakan Pemprov Papua mendapatkan kuota 20 ribu untuk menyelesaikan masalah honorer K2 dengan pembagian 12.000 kuota provinsi dan 8 ribu kuota kabupaten/kota.
“Kita telah sepakati bersama bahwa kuota 20.000 honorer K2 itu yang akan kami susun dan perjuangkan, tidak lagi dengan usulan 64.000 lebih data siluman honorer K2 itu,” jelas Wagub kepada wartawan, Selasa (13/4).
Dikatakannya, kuota 12 ribu honorer K2 akan didahulukan kemudian 8 ribunya menyusul. “Jadi yang dari forum 12.000 honorer itu yang kita dahulukan baru sisanya kita akan minta ke kabupaten/kota untuk memenuhi supaya tepat 20 ribu,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Drs. Nicolaus Wenda,MM menjelaskan bahwa permasalahan honorer K2 ini harus melalui proses dan tahapan.
Lebih lanjut dijelaskan, KemenPAN-RB lagi menyiapkan kriteria yang masuk dalam kuota 20 ribu, akan tetapi semua keputusan ada pada pemerintah pusat dalam hal ini KemenPAN-RB.(ber)
