JAYAPURA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nioluen Kotouki,S.IP mengingatkan, Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak pilih kasih dalam memulangkan masyarakat adat ke daerah masing-masing. Menyusul akan dibukanya kembali akses transportasi laut maupun udara pada 8 dan 10 Juni mendatang.
“Jika 3000 orang masyarakat Saireri dipulangkan maka hal yang sama juga harus berlaku adil bagi masyarakat dari wilayan adat Lapago, Mamta, Lapago dan Animha,” tegas Nioluen Kotouki,S.IP kepada Bintang Papua, Sabtu (6/6).
Menurutnya, jika hanya masyarakat tertentu saja yang diakomodir Pemprov Papua itu kurang tepat. Karena masih banyak masyarakat dari wilayah adat Lapago, Mepago, Mamta dan Animha yang belum pulang ke daerahnya karena kebijakan pembatasan penerbangan dan pelayaran komersial sejak Maret lalu.
“Oleh karena itu saya harap Pemprov Papua dalam waktu dekat segera berkoordinasi dengan pihak teknis maskapai. Untuk memfasilitasi masyarakat yang terkena dampak PSBB di Jayapura agar pulang ke daerahnya secara gratis. Seperti yang hendak dilakukan ke masyarakat Saireri,” katanya.
Lanjut Kotouki, dari pantauannya, memang masih banyak masyarakat Mepago dan Lapago yang terkena dampak PSBB. Sehingga mereka tidak bisa pulang ke daerah asalnya.
“Bahkan sementara saya ada tampung 13 orang dari Lapago. Dari itu agar tidak terkesan pilih kasih, pemprov harus segera menanggapi situasi ini,” ujarnya.
Ditambahkannya, Pemprov Papua segera berkoordinasi dengan maskapai untuk memberikan layanan gratis selama dua atau tiga hari, untuk keberangkatan anak-anak sekolah yang baru lulus SMA/SMK yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.
“Hal-hal seperti inilah yang harus menjadi perhatian pemprov,” pungkasnya.(nik)
