JAYAPURA-Sebagian besar beras yang ada di Tanah Papua didatangkan dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Oleh sebab itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Mustakim HR meminta Pemerintah Provinsi Papua ikut campur dalam pendistribusian beras Merauke ke seluruh wilayah di Tanah Papua.
“Ya sebenarnya hari ini kita sudah menjawab swasembada beras. Dimana hasil panen petani di Merauke mengalami surplus. Namun yang menjadi kendalanya adalah proses pendistribusian yang sangat sulit. Alternatifnya dengan menggunakan pesawat karena kalau kapal waktunya sangat lama. (Sehingga) pemerintah harus campur tangan agar kita di Papua tidak lagi datangkan beras dari luar,” kata Mustakim HR, Kamis (21/5).
Hal hanya itu lanjut Mustakim, selain campur tangan dalam pendistribusian beras Merauke, Pemprov Papua juga harus bekerja sama dengan pihak swasta/petani membuka lahan pertanian. Terutama tanaman komoditi yang mempengaruhi terjadinya inflasi di Tanah Papua seperti, cabe, bawang merah dan putih serta peternakan ayam petelur.
“Dengan mewabahnya virus Corona di Papua mendongkrak inflasi. Faktornya karena kelangkaan beberapa barang komuditi (sehingga) berdampak pada harga yang cukup tinggi. (Sehingga) pemerintah harus mensiasati itu,” ujarnya.
Mustakim berharap, ke depan Papua tidak lagi bergantung dengan daerah lain dalam ketersediaan barang komoditi.
“Karena saat ini komoditas yang ada di pasar 80 persen didatangkan dari luar. Ke depan kita tidak boleh ketergantungan dari luar,” pungkasnya.(nik)
Pemprov Harus Campur Tangan dalam Pendistribusian Beras Merauke
