SENTANI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua mengharapkan bisnis cucian mobil, laundry (cucian pakaian) dan air tanah dapat ditarik pajak atau retribusi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) setempat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi mengatakan tiga bisnis yang merakyat di daerah ini namun belum tersentuh pajak atau retribusinya harus segera direspon oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Saya harap Bappenda harus membuat regulasi atau aturan sehingga tiga jenis bisnis ini ada pemasukannya untuk daerah, karena bisnis ini sangat diminati masyarakat,” katanya.
Menurutnya, Bappenda belum membuat payung hukumnya untuk bisnis cucian mobil, laundry dan air tanah sehingga PAD yang masuk pun belum maksimal dari sektor ini.
“Padahal kalau mau jujur usaha ini sepanjang jalan protokol sangat banyak sekali, kita bisa melihatnya langsung, dan ini saya harap menjadi catatan serius Bappenda sebagai OPD yang bertugas dalam pengelolaan retribusi, pajak dalam rangka peningkatan PAD,” ujarnya.
Sekda Hana mengharapkan kepada semua pelaku usaha maupun masyarakat di daerah ini untuk memberikan sumbangsih untuk kemajuan pembangunan melalui sektor pajak dan retribusi.
“Sebagai warga negara di Kabupaten Jayapura harus patuh membayar pajak, kita mau bikin usaha tetapi tidak membayar pajak, jangan sampai hal ini terjadi,” katanya.
Dia menambahkan dua kontribusi pendapatan daerah itu adalah kewajiban warga negara untuk menyetorkan sedikit dari pendapatannya setiap bulan maupun hari (sesuai ketentuan) kepada negara dalam hal ini Pemkab Jayapura.
“Saya lihat kontribusi dari pajak dan retribusi belum efektif dijalankan sehingga ini menjadi teguran. Keras bagi OPD teknis,” ujarnya.(iko)
