JAYAPURA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah memperpanjang masa pembatasan sosial warganya. Bahkan ada beberapa wilayah di kabupaten/kota yang terpaksa harus ditutup sementara waktu.
Terkait dengan itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Mustakim HR meminta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota lebih jelih dan teliti dalam memberikan Bantuan Sosial (Bansos) ke masyarakat.
Hal itu dimaksud agar pemberian Bansos tidak tumpang tindih tetapi merata ke masyarakat yang terkena dampak dari pembatasan sosial.
“Untuk bantuan bahan makanan jangan hanya di kelompok tertentu saja. Selama ini saya melihat ada tumpang tindih. Bahkan saya juga mendapat laporan bahwa ada masyarakat yang belum menerima bantuan Bama (Bahan Makanan,red),” kata Mustakim HR via ponselnya, Senin (11/5).
Mustakim pun menyarankan, agar dalam pemberian bantuan, terlebih dahulu berkoordinasi baik itu pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota serta TNI/Polri dan BUMN/BUMD atau perusahaan yang ingin memberikan bantuan ke masyarakat.
“Bantuan inikan tidak tiap saat sedangkan kebutuhan makan masyarakat setiap hari. (Sehingga) harus diatur baik (sehingga) masyarakat tidak beranggapan pemerintah tidak ada,” ujarnya.
Mustakim menambahkan, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun demikian, harus diatur sebaik-baiknya.
“Kembali lagi harus jeli. Siapa-siapa yang pantas mendapatkan BLT. Jangan salah sasaran,” pungkasnya.(nik)
Pemberian Bansos Jangan Sampai Tumpang Tindih
