JAYAPURA-Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI segera meninjau kembali penetapan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta organisasi yang berafiliasi dengannya sebagai teroris. Hal ini untuk memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.
Pernyataan Gubernur Papua ini disampaikan guna menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, terkait status KKB, pasca-meningkatnya aksi teror yang dilancarkan kelompok bersenjata itu di sejumlah daerah Pegunungan Tengah Papua, belakangan ini.
“Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut,” ujar Juru Bicara Gubernur Papua, Muahammad Rifai Darus secara daring, Kamis (29/4) malam.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.
“Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” jelas Rifai.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.
Hal ini sangat dibutuhkan, sebab pemerintah tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi Warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi Warga Papua,” ujarnya.
Rifai mengatakan Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB. Sebab, rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI.
“Karenanya, kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru,” tegas Rifai, menyampaikan pernyataan Lukas Enembe.(tmb)
