JAYAPURA – Otonomi Khusus (Otsus) Papua ramai diperbincangkan saat ini. Pemberitaan di surat kabar dan media online terkait Otsus ini direspon berbagai elemen masyarakat. Ada yang pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah daerah disibukkan dengan kelanjutan kebijakannya.
Namun satu fakta membuktikan, bahwa tidak seluruh Orang Asli Papua (OAP) bersikeras menolak kelanjutan kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Tokoh-tokoh adat di Kampung Skanto Kabupaten Keerom merupakan masyarakat yang teguh mendukung kelanjutan Otsus Papua pada 2021 mendatang. Keputusan tersebut telah disepakati dalam musyawarah adat yang melibatkan masyarakat Skanto keseluruhan.
Maikel Yoko mewakili suara pemuda mengatakan, kebijakan Otsus adalah jalan pintas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Papua. Pihaknya menyampaikan bahwa dalam implementasi Otsus nantinya, harus dilakukan lebih realistis untuk menjangkau kelas masyarakat di akar rumput.
“Secara umum kami elemen pemuda tetap kukuh untuk mendukung kebijakan Otsus jilid dua. Sebab maksud dari Otsus itu sendiri sudah baik, namun ke depan harus tepat sasaran,” ujarnya dalam sebuah forum bersama tokoh-tokoh lainya di rumah adat Kampung Skanto, Kamis (16/7).
Maikel berpandangan demikian, sebab prinsipnya Otsus digunakan untuk menunjang taraf hidup masyarakat Papua yang lebih baik.
Sama halnya pendapat Ishak Armin, bendahara kampung Skanto. Ia mengatakan bahwa Otsus adalah harapan bagi Papua. Hanya saja Ia menyangakan harapan tersebut karena masih saja ada oknum pejabat memangkas dana Otsus.
“Kami sangat berharap Otsus bisa disalurkan secara langsung kepada masyarakat, bukan dipermainkan dengan berbagai alasan yang berbelit-belit. Kesejahteraan itu menjadi tujuan, tapi yang terjadi di masyarakat saat ini berbeda,” ungkapnya kesal, seraya mengatakan jika birokrasi terkesan dipermainkan oleh oknum pejabat yang notabene merupakan orang asli Papua sendiri.
Lewat Otsus, kata Ishak, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Hal itu juga merupakan upaya agar aspirasi rakyat lebih mudah dipahami dan memberi solusi terbaik.
Kepala suku setempat, Emanuel Awi juga menyesalkan pelaksanaan Otsus selama ini yang terkesan tidak jelas realisasinya.
“Program yang kita dengar selama ini entah kemana anggarannya, karena sampai saat ini masyarakat Skanto tidak cukup merasakan pola penyalurannya,” akunya.
Secara umum masyarakat Skanto berharap penuh terhadap kebijakan Otsus yang baru. Mereka menginginkan agar aspirasinya bisa didengar elemen pemerintah, setidaknya pada level provinsi.
“Dana Otsus yang sudah tepat ini tidak boleh berakhir, sehingga harus bersama-sama kita dukung untuk dilanjutkan,” ujar Emanuel.
Dia meminta kepada setiap pejabat yang memiliki kewenangan harus bisa membuka mata dan hati. Bukan hanya menghias jabatan dengan mobil dinas dan pribadi berjajar rapi di garasi rumah.
Menanggapi berbagai aksi penolakan Otsus yang ramai saat ini, menurutnya hal itu tidak cukup mengatasnamakan Orang Papua secara umum.
“Aksi-aksi tersebut hanyalah sebuah permainan peran dalam kepentingan yang mengatasnamakan OAP,” pungkasnya. (tambunan)
Tukang mabuk dorang ini bicara apa lagi..??