Paus Kogoya: Presiden Jokowi Hargai Saya, lantik Doren Wakerkwa sebagai Sekda
JAYAPURA-Tokoh masyarakat, adat, intelektual Papua menolak hasil pengangkatan Sekertaris Daerah (Sekda) yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 314/Adm/TPA/09/2020 perihal salinan Kepres Nomor 159/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Provinsi Papua.
Demikian dikatakan tokoh masyarakat Papua, Dert Tabuni saat memberikan keterangan pers di Kota Jayapura, Minggu (1/11).
Dikatakannya, masyarakat Papua sudah mengikuti proses seleksi Sekda Papua dari tahap awal hingga akhir. Dimana yang memperoleh nilai tertinggi yakni Doren Wakerkwa. Disusul peringkat kedua Wasuok Demianus Siep dan peringkat ketiga Dance Yulian Flassy.
“Tapi kenapa yang ditunjuk yang peringkat ketiga. Ini ada permainan apa?. Kami sebagai tokoh masyarakat, intelektual, adat, dan pemuda dengan tegas menolak Dance Yulian Flassy menjabat Sekda Papua,” kata Dert Tabuni dengan nada tegas.
Dert pun menyayangkan pemerintah pusat yang telah mengambil keputusan sepihak dalam penunjukan Sekda Papua tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua.
“Sekda ini kan orang ketiga di provinsi untuk membantu kerja gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
“Seharusnya sebelum penunjukan harus koordinasi dulu dengan pemerintah provinsi. Bapak Presiden tolong tinjau kembali keputusan itu. Dan kembali ke hasil penilaian tim seleksi,” timpalnya.
Lanjut Dert Tabuni, dengan penunjukan Sekda Papua ini, pihaknya menilai ada kepentingan politik. Dan itu akan mempengaruhi jalannya birokrasi ke depan. Yang ujung-ujungnya rakyat menjadi korbannya.
“Kami tidak mau seperti kucing dalam karung. Dengan tegas kami menolak atas nama Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua,” tandasnya.
Ditambahkannya, sebelum pihaknya mendapat laporan terkait penolakan ini, jangan ada kegiatan yang mendesak pelantikan sekda.
Di tempat yang sama, kaum milenial Papua,
Beny Kogoya mengatakan Kepres ini harus ditinjau kembali. Sebagai yang ditunjuk sebagai Sekda tidak sesuai dengan ranking yang telah ditetapkan oleh tim seleksi.
“Inikan ibarat sesorang yang ikut caleg terus tidak ada suara, tapi lolos di parlamen. Jadi kami minta kembali ke ranking,” tuturnya.
Yan Wenda, salah satu tokoh intelektual Papua mengatakan masyarakat telah mengikuti kerja tim seleksi yang diketuai Akmal Malik. Dalam proses seleksi, ada tiga nama yang masuk dalam tiga besar. Dimana Doren Wakerkwa memiliki nilai tertinggi dari hasil tes yang dilakukan.
“Kita ini paham aturan dan mekanisme, tapi kalau ditunjuk langsung seperti ini untuk apa bentuk Pansel. Pansel itulah yang menetapkan kriteria. Jadi harus dikoordinasi siapa yang cocok membantu gubernur dan wakil,” katanya.
Untuk itu, dirinya meminta TPA harus berkoordinasi kembali dan meninjau Kepres yang telah dikeluarkan.
“Kami akan menyurati presiden selaku ketua TPA untuk menyampaikan item-item yang perlu ditinjau ulang,” tandasnya.
Kepala Suku Pegunungan Tengah, Paus Kogoya mengatakan negara harus tahu siapa yang ada di Papua. Negara memiliki undang-undang. Itu artinya peraturan yang telah dibuat harus dijalankan.
“Presiden Jokowi hargai saya. Lantik Doren Wakerkwa sebagai Sekda. Saya punya jasa untuk negara. Jadi kita saling menghargai, biar negara berjalan baik,” tutupnya.(nik)
