Pemerintah Diminta Evaluasi Penanganan Covid-19
JAYAPURA–Angka pasien positif di Papua terus bertambah, padahal segala upaya mulai dari menutup akses transportasi udara maupun laut (khusus penumpang) serta membatasi aktivitas warga telah dilakukan.
Oleh sebab itu, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Natan Pahabol meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Papua melakukan evaluasi secara keseluruhan. Mulai dari penanganan medis hingga kebijakan-kebijakan yang telah diambil untuk menekan penyebaran Covid-19 di Papua.
“Saya lihat (hingga) saat ini pasien Covid-19 di (Tanah) Papua sudah lebih dari 600 orang. Padahal untuk penanggulangan Covid-19 di (Tanah) Papua, pemerintah anggarkan dana cukup besar,” kata Natan Pahabol ketika menghubungi Bintang Papua via seluler, Selasa (26/5).
Bahkan, dengan tegas Natan Pahabol mengatakan bahwa pemerintah telah gagal mengatasi Covid-19 di Papua.
“Pembatasan yang pertama (Penutupan Penerbangan dan Pelayaran Komersial,red) sudah bagus, tapi ketika kebijakan kedua dilakukan pasien mulai bertambah (hingga) yang ketiga pasien sudah melebih 600 orang. Ini artinya pemerintah gagal mengatasi Covid-19 di Papua,” ujarnya.
Menurutnya, dengan dilakukannya pembatasan dan ruang gerak masyarakat seharusnya jumlah pasien virus Corona berkurang. Namun, kondisi saat ini terbalik dimana jumlah pasien terus bertambah.
“Jadi ini seperti piramida terbalik. Angka pasien positif Corona yang mencapai 600 lebih ini benar atau tidak,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Natan Pahabol, Satgas Covid-19 harus merincikan data pasien secara keseluruhan. Mulai dari nama hingga alamat.
“Harus dirincikan datanya. Jangan hanya angka saja yang ditampilkan (sehingga) membuat masyarakat menjadi panik dan takut,” ucapnya.
Natan Pahabol menambahkan, rumah sakit juga jangan hanya fokus menangani pasien Covid-19. Sebab di Papua masih ada penyakit yang lebih berbahaya daripada Covid-19 yakni malaria (Tropica maupun Tersiana) dan Tuberkolosis (TBC).
“Intinya pemerintah gagal. Pemerintah tidak punya strategi. Pemerintah harus lakukan evaluasi bersama,” pungkasnya.(nik)
