Dari Rapat Persiapan Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua
JAYAPURA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan ke Papua sekaligus mengecek kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 11 kabupaten di era tatanan kehidupan baru (New Normal) pada masa pandemi Covid-19 (virus Corona) yang saat ini sedang melanda dunia termasuk Indonesia.
Mendagri menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia khususnya Papua sudah harus belajar beradaptasi dalam semua sektor kehidupan dengan situasi seperti ini dengan mematuhi protokol kesehatan. “Nah jangan kembali ke kehidupan baru tanpa sosialisasi, tanpa protokol,” seru mantan Kapolda Papua itu saat rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Papua dengan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE,MM dan kepala-kepala daerah lainnya di salah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat (10/7).
Dikatakan, selain kehidupan sosial, masyarakat juga perlu menyadari bahwa pandemi Covid-19 ini juga menyerang keberlangsungan ekonomi dan sirkulasi dunia politik khususnya Indonesia terutama menjelang Pilkada serentak tahun ini. Ia menambahkan, hal-hal yang perlu diutamakan ialah mengikuti protokol kesehatan mulai dari pihak penyelenggara, pengawas bahkan pemilih pada saat melakukan pemungutan suara nantinya.
“Wajib menyiapkan untuk mencuci tangan pada saat pemilihan nanti dengan menggunakan sabun. Ada tempat cuci tangan dengan sabun, yang lain menggunakan hand sanitizer. Wajib mengantongi hand sanitizer, pakai masker, penggunaan cuci tangan dengan sabun, alkohol, klorin,” terang Mendagri dalam paparannya.
Menurutnya, adapun aturan-aturan berkampanye untuk Pilkada serentak di era New Normal ini sudah tidak boleh lagi adanya kerumunan sosial. Kampanye juga hanya dimaksimalkan sebanyak 50 orang dan jaga jarak serta tidak diperbolehkan melakukan konvoi. Hal ini menurut Mendagri, akan mendorong gagasan baru dan ide-ide kreatif dari para calon peserta maupun pendukungnya.
“Kerumunan sosial dan kerumunan massa tidak boleh terjadi. Maka pada tahap-tahap seperti pendaftaran yang biasanya membawa ramai-ramai, rombongan konvoi, no (tidak). Tidak boleh ada konvoi pada saat pendaftaran. Dibatasi hanya pendaftar saja dan beberapa orang timnya terbatas sementara yang lain virtual,” jelasnya.
Selain itu, Muhammad Tito Karnavian mengingatkan mengenai anggaran-anggaran yang belum terselesaikan seperti dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diharapkan agar segera dicairkan. Menurut dari catatan Kemendagri, hingga saat ini NPHD yang sudah dicairkan oleh Papua sebesar Rp 214,033 miliar dari Rp 482,961 miliar. Pengiriman dana dilakukan via transfer bank ke KPUD masing-masing kabupaten dengan total dana Rp 31,455 miliar sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing KPUD.
“Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Saya melihat bahwa hampir semua bisa memenuhi, Asmat bisa, Pegunungan Bintang, Waropen, Nabire dan Memberamo Raya. Kalau dibayarkan transfer KPU dan Bawaslu pengamanan masih ruang fiskal, gaji dibayarkan masih ada duit sisa di kasnya itu lumayan. Bahkan ini dibayar semua masih aman, Bovel Digoel masih aman, Merauke masih aman,” paparnya.(berti)
