NABIRE – Anggota DPR RI dan senator atau DPD RI asal Papua diminta ikut mendorong penegakkan hukum (gakkum) kasus korupsi di Bumi Cenderawasih. Permintaan ini disampaikan Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay menanggapi dugaan korupsi di Papua, diantaranya terkait perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang meninggalkan ‘duka’ bagi para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya.
“Saya pikir, hal ini (penegakkan kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR dan DPD RI, juga di DPR Papua,” katanya, Senin (06/12). Sebagai wakil rakyat di Senayan, Ali menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakkan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.
“Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti,” pintanya. Ia juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD atau Pemerintah Pusat pada Maret 2021, bahwa berjanji akan membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua.
“Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” sambungnya Ali berharap, apa yang diutarakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dapat dilakukan secara cepat, bijak serta tegas, supaya rakyat percaya kepada pemerintah.
“Pemerintah Pusat harus hadir, agar bisa dapat kepercayaan, negara benar-benar hadir di tanah Papua untuk memberantas kasus korupsi sebagaimana diberitakan,” katanya.
PON
Selain itu, lanjut Ali, bahwa polemik usai perhelatan PON XX telah menjadi isu nasional, karena Papua selain mampu melaksanakannya, juga telah menjadi ‘trending topic’ di media akibat pembayaran kepada para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya belum juga dituntaskan. “Yang berikut, saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi saat realisasi dana PON khususnya untuk tenaga relawan yang sampai hari ini, sebagian besar belum dibayar,” ungkapnya.
Saharusnya, kata Ali, Polda dan Kejati Papua bergerak cepat, menelusuri dugaan kasus korupsi pada Panitia Besar (PB) PON XX Papua.
“Saya tegaskan kepada Polda Papua dan Kejati Papua, serta KPK di pusat untuk segera memeriksa, mengecek, dana yang telah diturunkan ke PB PON XX Papua, sehingga ada keadilan bagi para relawan, wartawan, tenaga kesehatan dan lainnya yang telah menyukseskan PON XX 2021 di Papua,” katanya.
Ali mendesak lembaga anti rasuah, KPK untuk menunjukkkan taringnya di Bumi Cenderawasih, bukan hanya menggelar sosialisasi ataupun membuat komitmen yang belum tentu diikuti oleh para kepala daerah di Papua.
“Yang terpenting itu. KPK harus benar-benar beraksi di Papua. Karena KPK selama ini hanya membuat narasi-narasi di media tetapi tidak ada aksinya,” katanya. (*)
