JAYAPURA – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy menyarankan pergantian tampuk pemerintahan di Papua mengingat menurunnya kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe. “Orang sudah lihat dengan mata telanjang ketika Gubernur Papua Lukas Enembe memberi sambutan di depan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional, ini diikuti dengan baik di siaran TV, Gubernur itu sedang sakit,” ujar Yan Christian Warinussy, Rabu (1/12/2021).
Menurutnya, bila Gubernur tak mampu lagi, berdasarkan hasil medical record dari dokter, tentu Gubernur Papua dapat memilih mengundurkan diri dari jabatan. “Karena itu akan menjadi halangan bagi Gubernur dalam menjalankan pekerjaannya, menurut saya ya legowo, baik juga Gubernur mempertimbangkan mengundurkan diri,” katanya. Baginya, pemerintah pusat memiliki kemampuan menunjuk seorang pelaksana. Namun demikian, Warinussy menimpali, jikalau Gubernur Lukas Enembe tetap berposisi sebagai Gubernur Papua, maka perlu seorang wakil mendampingi. “(Pusat) menunjuk seseorang yang dianggap mampu menjadi wakil gubernur.
Misalnya, orang Papua di pusat yang punya kapasitas, yang jelas Gubernur dalam kondisi saat ini, tidak efektif menjalankan pemerintahan,” tukasnya. Sehingga lanjut dia, Gubernur membutuhkan seorang Wakil Gubernur. Wakil Gubernur akan melaksanakan tugas pembantuan.
“Berkaitan dengan situasi keamanan, bagaimana mungkin seorang pimpinan seperti Kapolda akan meminta pertimbangan dari gubernur yang dalam kondisi tidak mampu dalam menjalankan tugasnya? Harus ada pendamping seorang Wakil Gubernur,” paparnya. Berkaitan dengan kondisi kesehatan orang nomor satu Papua itu, Warinussy menjelaskan, jika terdapat hasil rekam medik dokter, dapat menjadi dasar bagi DPR Papua mempertimbangkan situasi pemerintahan. “Saya yakin pasti sudah ada rekam medik dari tim dokter, maka itu menjadi dasar bagi DPR Papua untuk memanggil partai koalisi, segera memaksimalkan waktu yang tersisa memilih dari calon (Wakil Gubernur) agar bisa mendampingi gubernur menjalankan pemerintahan secara efektif,” jelasnya.
Mengisi kekosongan Wagub Papua atau mengembalikannya kepada Gubernur Papua untuk legowo, kata Warinussy, tentu demi rakyat Papua. “Sebaiknya legowo, menyerahkan tongkat pemerintahan kepada yang bisa menjalankan pemerintahan lebih baik,” saran dia. Sekretaris Daerah Papua Sementara itu, Warinussy juga mempertanyakan jabatan Wakil Gubernur yang tak kunjung diisi.
“Persoalannya sekarang adalah mengapa jabatan Wakil Gubernur tidak diisi?. Ini maunya siapa? maunya gubernur atau koalisi Partai.” Menurut dia, pihak terkait mesti memberikan jawaban agar publik menjadi jelas. “Gubernur butuh wakil, tidak bisa setingkat Sekda, Sekda itu eksekutor pemerintahan dan keuangan yang punya tugas memberi masukan, pertimbangan dan dukungan kepada gubernur,” urainya. Ia memaparkan, Sekda melaksanakan fungsi teknis, sementara Wakil Gubernur atau Gubernur menjalankan fungsi politik.
“Sekda mengurus pemerintahan, pengelolaan keuangan, dibantu oleh Perangkat Daerah.” Warinussy berujar, akibat menurunnya kondisi kesehatan Gubernur Lukas Enembe, tentu berdampak serta mengganggu roda pemerintahan di Papua. “Perlu segera mengambil keputusan siapa calon yang bisa menjadi wakil gubernur, kalau tidak, pemerintah pusat menunjuk saja orang. Tapi tidak boleh sekda,” tutupnya. (*)
