BerandaKilas PapuaKetua DPRP: Kalau Bisa Pemda Biayai Guru Yayasan

Ketua DPRP: Kalau Bisa Pemda Biayai Guru Yayasan

JAYAPURA-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Jhony Banua Rouw,SE berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat juga membiayai guru-guru yayasan.
Hal itu dikarenakan, loyalitas pengabdian guru-guru yayasan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Papua yang berkualitas dan berkarakter tak diragukan lagi.
“Sekali lagi mengapa demikian, karena guru-guru yayasan ini mengajar rakyat kita. Bukan hanya mengajar umat Katolik dan Protestan saja. Tapi semuanya,” kata Jhony Banua Rouw saat ditemui awak media usai melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tokoh-tokoh agama dan FKUB di lantai 13 Kantor DPR Papua, Kamis (22/7).
Dikatakannya, pemerintah daerah harus hadir dan memberikan penguatan terhadap para guru-guru yayasan. Sebab mereka merupakan aset luar biasa yang dimiliki Papua. Dan itu harus ditangani secara baik.
Menurutnya salah satu contoh realita yang terjadi adalah upah yang diperoleh guru-guru yayasan lebih kecil ketimbang gaji guru PNS. Hal itu dikarenakan minimnya batuan pemerintah daerah terhadap guru-guru yayasan.
Padahal sambung Jhony Banua Rouw, kebanyakan guru-guru berstatus PNS kerap meninggalkan tempat tugasnya. Sedangkan guru-guru yayasan yang upahnya sangat kecil tetap mengabdi untuk membangun SDM Papua agar berkualitas.
“Guru swasta yang mengajar bagus digaji kecil, sedangkan guru PNS digaji besar. (Sehingga) membuat guru yayasan ini tertarik menjadi PNS,” ujarnya.
“Tadi kalian dengar toh, ada guru PNS yang diperbantukan ke swasta tapi gajinya tidak sama. Ini menimbulkan kecemburuan. Saya pikir ini harus ada keadilan. Ya kalau mau bantu, ya kita bantu sekalian. Supaya kualitas pendidikan kita bagus,” timpalnya.
Menurutnya, guru-guru swasta yang mengabdi dengan luar biasa patut diberikan penghargaan.
“Dan memang yang kita dapati, banyak guru PNS yang punya titel tidak mengajar. Tinggalkan tempat tugasnya. Ini tidak punya hati membangun orang asli Papua,” ungkapnya.
Tak hanya itu, kata Jhony Banua Rouw, selain guru-guru yayasan, sekolah-sekolah yayasan pun patut diperhatikan. Sebab, tak bisa dipungkiri lagi, sekolah-sekolah yayasan yang ada di Tanah Papua sudah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan SDM Papua.
“Banyak sekolah-sekolah yayasan, khusus untuk di Papua itu mayoritas YPPK, YPK dan lainnya. Mereka ini sudah bekerja luas biasa. Tapi pemerintah memberikan bantuan sangat kecil,” ucapnya.
Padahal kata Jhony Banua Rouw, sekolah-sekolah yayasan di Papua mayoritas menampung putra dan putri asli Papua. Sebab sekolah-sekolah yayasan hampir ada di setiap pedalaman di Tanah Papua.
“Contoh tadi, YPK kebutuhannya pertahun itu, Rp 30 miliar. Sedangkan pemerintah hanya bantu Rp 10 miliar. Seharusnya itu pemerintah bantu 80-90 persennya. Mungkin ini juga yang membuat orang Papua katakan mereka tidak merasakan Otsus,” tandasnya.
Ditambahkannya, untuk memberikan perhatian yang sangat besar ke sekolah-sekolah yayasan, dibutuhkan payung hukum yang kuat.
“(Sehingga) kita sudah sepakat akan membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus),” bebernya.
Menurutnya, mengapa harus Perdasus karena mengacu pada Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus).
“Kalau kita pakai Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), maka tidak bisa melakukan hal-hal lebih. Contoh kita tidak bisa memberikan bantuan dana yang banyak. Kita tidak bisa menyediakan tenaga pengajar dari luar negeri,” tandasnya.(nik)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Populer

Komentar Terbaru

error: Content is protected !!