KEEROM – Kepala Suku Besar Wikaya di Kabupaten Keerom, Herman Yoku mendesak pemerintah pusat segera mengungkap 10 kasus korupsi di Provinsi Papua sebagaimana pernah disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada Maret 2021.
“Menkopolhukam pada beberapa bulan lalu menyampaikan ada 10 kasus besar korupsi di Papua yang akan dibongkar. Pertanyaan saya, apakah pernyataan itu sudah benar dan sejauh mana penanganannya?” kata Herman Yoku, Senin (06/12/2021). Ia mengaku pesimistis dengan pernyataan yang sempat membuat masyarakat di Papua merasa diatas angin.
Sementara bagi terduga korupsi, hal itu merupakan sebuah ancaman yang serius. “Saya jadi ragu, jangan sampai ada permainan mata, segitiga antara kabupaten kota, provinsi dan pusat, yang disebut segitiga emas lingkaran pemerintahan, sehingga hilang (dugaan kasus korupsinya),” ujarnya.
Jika pernyataan dari pejabat negara tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ataupun dibuktikan, lanjut tokoh adat Papua itu, bisa dipastikan ada skenario yang sengaja dimainkan oleh pemerintah, entah apa bentuknya.
“Saya bisa pastikan ada permainan tertentu. Ada skenario besar yang dimainkan oleh Jakarta dengan hanya mengumbar pernyataan, menjanjikan, juga memberikan angin surga,” katanya. Ia menyangsikan dugaan kasus korupsi bakal ditelusuri. “Ada upaya melindungi para pejabat di Papua.
Karena mereka (pemerintah pusat) juga bisa diduga memperoleh setoran dari kasus kasus tersebut, lalu beritanya ditutup,” sambungnya. Menurut dia, bila hanya berupa pemberitaan di media dengan tujuan memanasi masyarakat Papua, lebih baik (berita 10 kasus korupsi besar di Papua) tidak usah dimunculkan Jakarta. Di lain sisi, Herman Yoku meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang carut marut.
“(Pengelolaan) dana di PB PON XX tidak jelas,” sebutnya. Dugaan penyelewengan itu berdasar banyaknya tuntutan pembayaran tunggakan dan hak dari tenaga relawan, wartawan, relawan medis dan pihak ketiga lainnya belum terbayarkan.
“Sedangkan dana begitu besar, itu (dananya) kemana saja?Pertanggungjawaban pun tidak jelas, tapi kenapa Jakarta hanya diam?” Ucapnya. Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Kelompok Kerja Adat itu, meminta Presiden Joko Widodo, segera memerintahkan Kapolri, Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Panitia Besar PON XX Papua.
“Gakumnya dimana?, jangan hanya di Jakarta dilakukan penangkapan, tetapi di Papua tidak bisa,” tukasnya. Ia mempertanyakan posisi Gubernur Lukas Enembe yang diam saat terjadi kasus dugaan korupsi dana PON Papua.
“Dunia mengakui (pelaksanaan PON XX), tapi nyatanya kasus-kasus seperti honor relawan macet, kenapa bapak Gubernur Papua diam saja?” tanya Herman.
Harusnya kata dia, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri tidak tinggal diam melihat persoalan PON dan dugaan kasus korupsi lainnya, tetapi bersama Kajati Papua Nikolaus Kondomo beriringan menegakan hukum. Herman Yoku kembali menegaskan agar 10 dugaan kasus korupsi besar di Papua dibuka di media sebelum pergantian tahun.
“Jika saya lihat tidak ada realisasi di Desember ini atau hingga awal 2022, saya anggap Jakarta bermain mata dengan para pejabat di Papua. Orang Papua tidak percaya lagi. Itu pernyataan sikap saya,” tutupnya. (*)
