JAYAPURA-Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Laurenzus Kadepa meminta Presiden RI Ir H Joko Widodo mengevaluasi kembali kebijakan keamanan di Papua. Lantaran sudah banyak rakyat Papua yang tak berdosa menjadi korban penembakan akibat salah sasaran dari pelaku.
“Saya juga meminta gubernur dan wakil gubernur, para bupati, DPRP, MRP, kapolda, Pangdam, dan BIN khusus daerah Papua serta semua pihak yang ada d atas Tanah Papua, agar setiap pemberian pertimbangan dan masukan kepada pemerintah pusat atau ke presiden harus sesuai fakta di lapangan,” kata Laurenzus Kadepa, Selasa (22/9).
Sehingga lanjut Kadepa, dalam setiap pengambilan kebijakan presiden tidak bertentangan dengan kondisi daerah.
“Kenapa saya katakan seperti itu, karena selama ini saya melihat presiden mendapat laporan yang baik-baik saja dari daerah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataan rakyat Papua masih saja menjadi korban. Itu masalah,” ujarnya.
Menurutnya, sudah berapa banyak warga Papua yang jadi korban atas ketidakadilan ini.
“Banyak warga sipil tak berdosa di Papua jadi korban, dan kini dikabarkan seorang hamba Tuhan penerjemah Alkitab Bahasa Moni di Kabupaten Intan Jaya ditembak. Siapa pun pelakunya saya kutuk, dan minta kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini untuk dibawa ke rana hukum,” tutur politisi NasDem ini.
Lanjut Kadepa, penanganan Papua dengan pendekatan keamanan adalah masalah. Terbukti, kasus pelanggaran HAM di Papua hingga hari ini belum bisa diselesaikan. Bahkan kasus penembakan terhadap rakyat Papua yang tak berdosa masih saja terus terjadi.
“Apalagi sejak Kabupaten Intan Jaya menjadi salah satu wilayah rawan di Papua, banyak warga sipil terus menjadi korban termasuk hamba Tuhan Pdt Yeremia Zanambani, dia meninggal dunia karna ditembak,” pungkasnya.(nik)
