Aliansi Mahasiswa Papua Erat Kaitannya dengan KNPB dan ULMWP
JAYAPURA-Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyarankan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Papua agar menertibkan asrama mahasiswa di sejumlah daerah Tanah Air, yang telah dimanfaatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk aktivitas politik yang bertujuan melawan negara.
Hal ini menyusul hasil penelusuran mendalam yang dilakukan polisi selama ini terhadap pergerakan AMP.
“Saya sampaikan bahwa mereka (AMP,red) sudah melakukan propaganda kepada para mahasiswa baru yang ingin menempuh pendidikan. Mahasiswa baru itu ikut saja apa yang sudah dikatakan oleh seniornya,” kata Waterpauw kepada wartawan di Kota Jayapura, Rabu (8/7) sore.
Menurutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota adalah pemegang kuasa atas pengelolaan asrama mahasiswa Papua di berbagai kota studi. Pemerintah juga yang mempunyai kewajiban dalam menertibkan asrama lewat berbagai kebijakan.
“Pemerintah daerah yang bisa menertibkannya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena pemerintah yang mengeluarkan biaya kepada anak-anak Papua menimba ilmu di beberapa wilayah di Indonesia,” sarannya.
Waterpauw mencontohkan, penertiban dapat dilakukan dengan mengeluarkan para mahasiswa yang tidak kuliah dengan baik dan memasukkan anak-anak yang ingin bersungguh-sungguh belajar dan menimba ilmu.
“Kami tahu dari awal siapa yang membentuk AMP. Dulu kami pernah dengar yang namanya AMPTI. Mereka ini juga merupakan aktor-aktor yang tergabung dalam KNPB, yang kemudian ada hubungan dengan klasfikasi jabatan untuk duduk atau bernaung di ULMWP,” bebernya.
Menurut Waterpauw, kasus rasisme di Surabaya pada Agustus 2019, adalah momentum yang dimanfaatkan AMP dan afiliasinya untuk melawan negara. Bahkan, Gubernur Papua beserta Ibu dilarang masuk ke dalam asrama mahasiswa.
“Dua tokoh Papua tersebut malah disuruh pulang. Bahkan, ibu Yulce Enembe sampai dilempari dengan pasir. Mau jadi apa generasi emas Papua ke depannya? Orang yang memperjuangkan beasiswa untuk mereka kuliah malah disuruh pulang bahkan dilempari. Ini cukup keterlaluan,” mirisnya.
Mantan Kapolda Sumatera Utara ini pun mengharapkan Pemerintah Provinsi Papua untuk lebih tegas menertibkan seluruh asrama yang ada di luar Papua. Ini dimaksud untuk menyelamatkan generasi emas Papua ke depan.(tambunan)
