JAYAPURA – Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri SIK diminta ikut bertanggung jawab soal penyelesaian pembayaran bonus atlet dan honor para relawan, wartawan termasuk tenaga medis yang kini menjadi polemik dan carut marut ditengah publik.
Ketua LMA Port Numbay George Awie di Kota Jayapura, Selasa (30/11) mengatakan bahwa bonus dan honor para relawan hingga tenaga medis terus menggema lewat aksi protes dan demo terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. “Kapolda Papua paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil yang punya hak, masyarakat yang jadi relawan dan juga para tenaga medis, termasuk bonus para atlet,” katanya menanggapi aksi protes tenaga medis kesehatan, wartawan dan relawan beberapa waktu belakangan ini di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Ia juga menyinggung soal pembayaran hal ulayat tanah masyarakat adat yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur PON XX Papua, yang hingga kini belum ada kejelasan soal pelunasannya.
“Kami pihak adat sangat sesalkan karena, waktu mau pelaksanaan PON itu Kapolda sendiri ketemu dengan masyarakat adat, termasuk di stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, yang masyarakat mau palang. Pak Kapolda lakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat adat sehingga tidak dipalang,” katanya.
Pada momentum itu, kata dia, sebagai pemimpin korps Bhayangkara di Bumk Cenderawasih dan ketua kontingen PON Papua telah memberikan jaminan kepada masyarakat adat, soal penggunaan lahan sehingga event empat tahunan itu bisa terlaksana. “Pak Kapolda berikan jaminan untuk selesaikan masalah itu, untuk ganti rugi.
Tapi sampai detik ini tidak ada perkembangan, untuk itu kami mohon Pak Kapolda, apa yang dijanjikan untuk fasilitas masyarakat adat, agar betul-betul diwujudkan nyatakan,” katanya.
“Lalu, akhir-akhir ini kami dengar tenaga medis atau relawan medis menuntut hak-hak mereka yang belum dibayar oleh panitia PON padahal anggaran sudah ada dan sudah disiapkan serta diprogramkan, mengapa tidak dibayarkan padahal itu hak mereka. Untuk itu, kami mohon Kapolda agar memperhatikan nasib para tenaga medis ini, relawan dan lainnya yang tuntut hak mereka terkait PON,” pintanya. George Awie berharap persoalan carut marut usai PON XX bisa segera terselesaikan, setelah ada campur tangan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri SIK.
“Pak Kapolda tolong bantu mereka, tolong fasilitasi, karena waktu itu Kapolda jadi ketua kontingen tim PON Papua, dalam kapasitas itu, beliau tolong dan tangani, panggil pihak-pihak terkait agar bisa diselesaikan, tidak boleh dibiarkan sehingga ganggu Kamtibmas di kota Jayapura. Pak Kapolda paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil punya hak mereka,” pintanya lagi.(*)
