JAYAPURA-Presiden RI Ir H Joko Widodo telah membentuk Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembentukan tim ini sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 tahun 2020 yang disahkan 29 September 2020 lalu. Tim ini akan bertugas untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih. Dan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah.
Terkait dengan itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPRP, Natan Pahabol,S.Pd angkat bicara.
Menurut Natan Pahabol, tim yang dibentuk Presiden Joko Widodo ini tidak tepat sasaran. Sebab, bangun Papua itu tidak seperti di Pulau Jawa. Baik bangun sumber daya manusia (SDM) atau fisik. Dan itu butuh waktu dan proses yang tidak bisa dipaksakan atau dipercepat oleh siapapun.
“Bangun Papua perlu proses. Jangan pemerintah pusat memaksakan kehendak atau kemauan mereka,” kata Natan Pahabol via ponselnya, Jumat (9/10).
Sebaiknya kata Natan Pahabol, yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo adalah menyelesaikan kasus kemanusiaan di Tanah Papua.
“Jangan percepatan pembangunan ini hadir menutupi sejumlah kasus pelanggaran kemanusia di Papua. Ada duka yang dalam. Ada kematian orang Papua dimana-mana terutama di Nduga, Intan Jaya, Timika, Wamena dan kota lain,” ujarnya.
Semestinya lanjut Natan Pahabol, Presiden Joko Widodo sebagai ayah yang baik harus melihat mana yang menjadi kebutuhan anaknya saat ini.
“Kami tidak butuh bangunan dalam bentuk apapun. Kami butuh kedamaian di Bumi Cenderawasih. Sebab hanya dalam damailah orang akan menikmati pembangunan,” tandasnya.(nik)
