JAYAPURA-Beredar kabar bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah mencabut pembatasan penerbangan di empat bandara di Provinsi Papua. Padahal, pembatasan penerbangan itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona di Papua.
Terkait dengan itu, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yulianus Rumbairussy,S.Sos.,MM angkat bicara. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kebijakan yang dilakukan ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanggulangan Virus Corona Nasional sehingga keputusan tersebut bukan bersifat mendadak dan tanpa dasar serta pertimbangan.
“Hari ini saya baca di berbagai media bahwa Kemenhub mencabut pembatasan penerbangan di empat bandara di Papua, silahkan saja. Tapi yang jelas jangan sampai ada reaksi lebih dari masyarakat Papua,” kata Yulianus Rumbairussy ketika menghubungi Bintang Papua via selulernya, Jumat (27/3).
Dikatakannya, Pemerintah Pusat jangan menyamakan Papua dengan daerah lain di Tanah Air ini. Sebab yang lebih mengetahui kondisi Papua saat ini adalah pemerintah setempat. Sehingga, pengambilan keputusan untuk membatasi penerbangan penumpang selama 14 hari merupakan langkah yang sangat tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Mau bicara Jakarta, Surabaya atau Jogjakarta kah, beda dengan Papua. Kita di sini yang lebih tahu kondisi Papua,” tegasnya.
Dijelaskannya, langkah yang diambil Pemprov Papua ini, semata-mata hanya untuk mencegah jangan sampai penyebaran Virus Corona di Papua. Terutama daerah yang bandaranya melayani penerbangan dari dan ke luar Papua.
“Tentu dengan pertimbangan masuk akal, kita tidak bisa samakan Papua dengan daerah lain. Saya kira kita dengan Maluku dan NTT hampir sama mengalami berbagai keterbatasan,” ucapnya.
Yulianus menuturkan, dirinya sangat menyesalkan jika Kemenhub RI melakukan pencabutan pembatasan perbangan di empat bandara di Tanah Papua.
“Mereka tidak tahu kondisi di sini. Kalau kita sakit di sini mereka tidak akan datang bantu kita. Jadi stop dengan segala macam tindakan,” ucapnya.
Yulianus pun menegaskan, langkah yang diambil Pemprov Papua ini sudah sangat tepat. Mengingat pembatasan penerbangan yang dilakukan hanya bersifat sementara.
“Nanti kan dievaluasi. Ini bukan sesuatu yang terus menerus dilakukan. Masyarakat Papua saja memaklumi itu. Emangnya kalau kita hentikan penerbangan di sini merugikan masyarkaat siapa. Semua di sini ada menerima hal ini kalaupun ada hal-hal kesulitan ya sudah kita maklumi dalam waktu 14 hari,” tuturnya.
Yulianus menambahkan, kalau pun memang ada surat pencabutan pembatasan penerbangan di empat bandara di Papua, pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Intinya kita tidak peduli dengan segala regulasi Kemenhub. Kita peduli kemanusian itu dulu. Orang Kemenkes Gugus Tugas saja bisa memaklumi itu kok. Kamu darimana selama ini. DPR RI dan masyarkaat saja dukung kok. Semua bisa menerima kenapa Kemenhub yang tidak terima. Ada kepentingan apa,” tanya dia dengan sedikit kesal.(nik)
