Keerom – Sejumlah warga gelar aksi demo di Kantor Bupati Keerom, meminta agar Sekda Trisiswanda Indra segera dibebaskan dari tuntutan dugaan korupsi.
Aksi demo ini digelar di halaman Kantor Bupati Keerom, Jalan Trans Irian Arso, Kamis (30/05) sekitar pukul 14.00 WIT dengan menggelar beberapa poster, spanduk dan baliho.
Beberapa spanduk bertuliskan, “Kami masyarakat asli Keerom dan non asli Keerom, meminta kepada Bpk Bupati Keerom bebaskan Bpk Trisiswanda Indra Sekda Keerom”.
“Kami minta hadirkan pelapor yang melapor dan mengatasnamakan masyarakat adat Keerom segera dihadirkan”.
Lalu, spanduk lainnya, “Bpk Trisiswanda Indra Sekda Keerom yang mampu menyelesaikan persoalan keuangan Kabupaten Keerom hak-hak ASN, Perusahaan 2x dan masyarakat Keerom”.
Spanduk ini kemudian ditempelkan di dinding dan jendela Kantor Bupati Keerom dengan harapan ada ASN ataupun warga lainnya melihat aksi tersebut.
Aksi yang berlangsung kurang lebih satu jam itu, tidak mendapat respon dari pihak terkait, dalam hal ini pejabat di Kabupaten Keerom, hanya Kapolsek Arso Kota AKP Sunardi yang hadir bersama sejumlah personil guna mengamankan jalannya aksi demo damai itu.
“Boleh sampaikan aspirasi, tapi tidak boleh palang,” pinta Kapolsek AKP Sunardi kepada pendemo.
“Kami minta Bupati Keerom, berikan keadilan, terkait kasus yang menimpa Sekda Keerom Trisiswanda Indra,” kata Elisabeth, salah satu pendemo.
Sementara Yohanis, salah satu pendemo yang datang dari Senggi meminta Bupati Keerom untuk membijaki kasus yang menimpa Sekda Keerom Trisiswanda Indra, “Bupati Keerom harus turun untuk bantu selesaikan masalah Sekda. Sekda yang selalu lihat kami,” kata Yohanis.
Aksi demo ini digelar setelah Sekda Keerom Trisiswanda Indra ditahan di Rutan Polda Papua beberapa waktu yang lalu karena dugaan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2018 dengan kerugian negara mencapai Rp18,2 Miliar.
“Kami masyarakat adat orang asli Keerom dari Alang-alang 5 sampai Towe Hitam, hari ini kamis 30 Mei 204 kami melakukan aksi tuntutan keadilan demi kemanusiaan kami bicarakan hak, di Kabupaten Keerom,” kata Elisabeth dalam video yang diterima redaksi.**
