JAYAPURA-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI Mahfud MD telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. Dan tim tersebut pun sudah bertolak ke Kabupaten Intan Jaya, Kamis (8/10).
Terkait dengan itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan DPRP, Namantus Gwijangge meminta agar TGPF ini melaporkan data ke menteri (Polhukam) sesuai yang didapat di lapangan.
“Soal tim dari Jakarta yang menjadi catatan kita hari ini, terjadi penolakan dimana-mana. Harapan kami tim ini melaporkan hasil kerjanya ke menteri sesuai dengan yang ditemukan di lapangan,” kata Namantus Gwijangge saat ditemui awak media di salah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat (9/10).
Hal itu dimaksud agar rakyat Papua bisa melihat ada niat baik negara untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi di Tanah Papua.
Tak hanya itu lanjut Namantus Gwijangge, dirinya pun berharap tim yang telah dibentuk pemerintah pusat tidak turun ke lapangan hanya mengambil gambar. Sehingga tidak ada hasil akhirnya.
“Itu hanya akan buat keluarga korban sakit hati,” tuturnya.
Menurutnya, yang pihaknya inginkan agar tim yang dibentuk menkopolhukam ini, bisa melanjutkan data yang ditemukan hingga pada tingkat proses hukum. Sebab lanjut Namantus, semua persoalan yang sama dengan kasus tertembaknya Pendeta Yeremia Zanambani tidak terselesaikan.
“Tidak hanya (masalah) Intan Jaya, Nduga tapi secara keseluruhan. Kami mau tim ini inventarisasi semua masalah yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Ditambahkannya, masalah (Kemanusian) yang terus terjadi di Papua harus menjadi catatan penting untuk negara yang mesti diselesaikan.
“Ibarat luka yang bernana kita plester, itu nananya akan terus menetes. Sakit hati (Rakyat) Papua turun temurun terpatri. Kenapa terpatri karena kasus seperti penembakan Yeremia Zanambani, yang pelakunya sudah jelas, saksinya jelas tidak terselesaikan,” pungkasnya.(nik)
