JAYAPURA-Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Nioluen Kotouki menegaskan, yang bisa menyelesaikan persoalan di Tanah Papua hanya orang Papua bukan Jakarta. Hal itu dikatakan Nioluen Kotouki lantaran saat ini Komisi II DPR RI tengah melakukan tahapan revisi Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Sesungguhnya kalau kita mau menyelesaikan persoalan Papua tidak harus dari pikiran Jakarta,” kata Nioluen Kotouki ketika menghubungi media ini via seluler, Kamis (5/3).
Dikatakan, seharusnya dalam penyusunan revisi UU Otsus tersebut harus dikembalikan ke masyarakat Papua. Supaya dikemudian hari ketika UU Otsus tersebut sudah rampung direvisi dan disahkan tidak bertolak belakang dengan apa yang diinginkan Orang Asli Papua (OAP).
“Jakarta jangan seenaknya mengambil tindakan. Sebab dalam UU Otsus ada poin yang mengatakan apabila Otsus berakhir, maka selanjutnya diberi kewenangan ke rakyat melalui MRP dan DPR Papua,” ujarnya.
“Tapi kenyataannya, amanat tersebut tidak dijalankan dan Jakarta sudah ambil alih,” sambung Nioluen yang merasa sedih dengan kondisi ini.
Oleh sebab itu, Nioluen menyarankan agar segala tahapan revisi otsus yang sementara berlangsung di Komisi II DPR RI dihentikan dulu.
“Sebaiknya dihentikan dulu. Harus dikembalikan ke masyarakat Papua,” ucapnya.
Ditambahkannya, saat ini DPR Papua telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) UU Otsus. Nantinya Pansus tersebut akan melakukan pendekatan ke Jakarta guna mencari tahu poin-poin apa saja yang direvisi dalam UU Otsus Papua.(nik/yud)
 Papua, Nioluen Kotouki menegaskan, yang bisa menyelesaikan persoalan di Tanah Papua hanya orang Papua bukan Jakarta. Hal itu dikatakan Nioluen Kotouki lantaran saat ini Komisi II DPR RI tengah melakukan tahapan revisi Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. ){kind=link}