JAYAPURA- Dari pemetaan kerawanan pemilihan 2024 Provinsi Papua, ada empat daerah di Papua masuk dalam tingkat kerawanannya tinggi yaitu Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi dan Kota Jayapura, hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin, saat melaunching Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 di Provinsi Papua, Selasa (17/09) di Aston Jayapura.
Sedangkan yang tingkat kerawanannya masuk kategori sedang yaitu Kabupaten Biak Numfor, Mamberamo Raya, Keerom dan Waropen. Dan tingkat kerawanannya paling rendah yaitu Kabupaten Supiori.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan, pihaknya melakukan deteksi dini untuk melakukan pencegahan terhadap potensi konflik yang akan terjadi pada Pilkada 2024. Mengacu pada penetapan pencalonan, kampanye yang akan dimulai pada tanggal 24 September. Kemudian saat pelaksanaan pemilu pada tanggal 27 November 2024.
“ Peta kerawanan ini diukur dari empat dimensi yaitu pertama isu sosial politik, kedua terkait dengan penyelenggaraan pemilunya, ketiga kaitanya dengan kontestasi kemudian yang keempat adalah partisipasi masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar dari pemetaan kerawanan,” katanya.
Kalau mengambil dimensi parsitipasif, lanjutnya, salah satunya bisa mengambil indikatornya masyarakat tidak terinformasi dengan baik.
Disinggung soal gangguan konflik bersenjata dari peta kerawanan. Menurutnya membaca dari pelaksanaan Pileg dan Pilpres di bulan Februari tahun ini. Pihaknya mendeteksi tahun ini di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Terkait antisipasi serangan fajar para kandidat dengan politik uangnya. Secara diplomatis Hardin mengatakan saat ini yang diantisipasi bukan serangan fajar saja. Tetapi hampir disetiap saat dan waktu bisa dilakukan.
“Ini menjadi bagian dari kerawanan yang sudah disampaikan oleh anggota Bawaslu Ibu Yofrey soal politik uang,”jelasnya.
Politik uang masih potensi untuk pelaksanaan Pilkada nanti.
Sementara itu Anggota Bawaslu Yofrey Pryamta Kabelen saat memberikan paparannya mengatakan isu-isu strategis dalam kerawanan pemilihan 2024 seperti kekerasan terhadap penyelenggara yang menjadi isu dimana skornya mencapai angka paling tertinggi di Provinsi Papua.
Isu ini terjadi Setidaknya di tiga kabupaten yaitu kota Jayapura Kabupaten Sarmi dan Kepulauan Yapen.
“Sebagai contoh di kota Jayapura seorang calon anggota DPRD kota Jayapura melakukan pemukulan terhadap ketua KPPS karena tidak terima terhadap hasil perolehan suara,” beber Yofrey.
Kemudian pelanggaran kode etik oleh penyelenggara. Kekerasan terhadap penyelenggara.
Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu menjadi isu nomor 2 tertinggi dan memiliki skor yang sama dengan isu sebelumnya
Isu ini terjadi di 5 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, Supiori dan Kota Jayapura.
Sebagai contoh isu ini terjadi di Kabupaten Jayapura pada Pilkada tahun 2017. Dalam kasus ini DKPP mengeluarkan 3 keputusan yang ditujukan kepada jajaran KPU Kabupaten Jayapura. Mulai dari Ketua, Anggota, Kasubag dan PPD atas pengaduan dari Pengawas di Distrik Depapre.
Selanjutnya keamanan penyelenggara Pemilu ini menjadi isu yang penyebarannya paling banyak terjadi di kabupaten/ kota.
Isu ini terjadi di Kabupaten Biak Numfor, Keerom, Sarmi, Kepulauan Yapen, Jayapura dan kota Jayapura.
Sebagai contoh di kota Jayapura seorang calon anggota DPRD kota Jayapura melakukan pengrusakan terhadap TPS dan juga kotak suara. Karena menerima tidak menerima hasil perolehan suara.
Mobilisasi massa isu ini terjadi di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura dan kota Jayapura.
Di Kabupaten Jayapura ini terjadi ketika ada kendaraan roda empat mengangkut massa untuk diarahkan ke TPS pada saat pemungutan suara. Akan tetapi hal tersebut ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan langsung dilakukan pencegahan. Sehingga Massa yang tidak memiliki hak pilih mencoblos. Begitupun di kota Jayapura terhadap mobilisasi massa di TPS 17.
