Dr. Mesak Iek, M.Si : Akademisi layak diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Papua Tengah

JAYAPURA –  Dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui pemekaran di wilayah Provinsi Papua dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.

Hal tersebut disampaikan  Akademisi Uncen , Dr. Mesak Iek, baru-baru ini.

Dikatakannya, bahwa untuk memimpin Daerah Otonomi Baru (DOB),  seperti Provinsi Papua Tengah diperlukan seorang Pejabat Gubernur  yang netral/independen, memiliki Kompetensi  serta Integritas yang tinggi untuk meletakan dasar – dasar pemerintahan yang baik dan bersih  yaitu God and Clean  Government.

Menurut Mesak Iek, kenapa diperlukan Pj Gubernur Papua Tengah  yang berkompeten dan netral, karena ini daerah Otonom Baru yaitu Provinsi Papua Tengah  yang baru di bentuk sehingga perlu sekali meletakan dasar pembangunan yang kokoh dan bisa bersinergi dengan semua stekholder  di Provinsi Papua Tengah. Mengingat  Tugas dari Pj Gubernur sendiri juga terbatas hanya pada menyiapkan Infrastruktur Pemerintahan awal, serta mengawal dan melaksanakan tahapan pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada Gubernur di bulan November pada tahun  yang sama. Oleh karena itu yang akan menjadi Penjabat Gubernur Papua Tengah adalah orang yang  harus netral, jangan ada kepentingan politik karena Papua adalah daerah yang rawan konflik ketika musim pemilu atau pilkada tiba.

Diakuinya, yang netral dan independen ini bisa saja datangnya dari kalangan kampus, yaitu Akademisi, menurutnya, Akademisi layak diperhitungkan dan diberi kesempatan.

“Saya setuju jika Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah dari akademisi, karena  Akademisi Netral, layak dan tidak ada unsur kepentingan politis, yang saya lihat  dari UNIPA seperti Dr. Hugo Warami, M.Hum,” ungkapnya.

Kata Mesak Iek, sebagai akademisi saya sangat mendukung  dan  saya mengharapkan ada orang orang kampus yang masuk menjadi Pj Gubernur Papua Tengah, apalagi ia melihat Dr. Hugo Warami, M.Hum adalah Tokoh yang  Mengawal Revisi Undang Undang Otonomi Khusus Papua  Nomor 2 Tahun 2021 dan akhirnya melahirkan terbentuknya DOB Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan sebentar lagi akan di sahkan DOB Papua Barat Daya.

“Jadi saya berpikir sangat pas dan layak untuk Dr. Hugo Warami, M.Hum di pertimbangan oleh Pemerintah Pusat sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, selain ada juga sejumblah nama yang di usulkan,” katanya.

Jika selayang pandang apabila kita memotret Provinsi Papua Tengah dari jauh, maka daerah ini memiliki potensi sumber daya yang sangat luar biasa, selain  PT. Freepot, ada juga Blok Wabu di Intan Jaya. Selain itu ada kopi dan kopi di Papua tengah sudah ada dari jaman Belanda, Kakao di Nabire, dan lain lain hasil pertanian seperti Jeruk Manis di Nabire, Ubi atau singkon  yang pernah di jadikan bahan dasar pembuatan tepung  dan masih banyak lagi yang bisa di kembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah dan juga Provinsi Provinsi yang lain.

“Dan sekarang ini kita mengarah kepada Pembangunan Ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan sehat  sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya didorong oleh sector Pertambangan tetapi sector lingkunkungan yang mendukung untuk ekonomi hijau,” katanya.

Diharapkan kedepan, lanjutnya, mulai sekarang ini Indonesia mengarah ke pertumbuhan ekonomi hijau jadi kalau saya lihat  Papua Tengah punya potensi yang sangat besar.

“Yang menjadi Pj Gubernur  Provinsi Papua Tengah, saya tekankan  kalau bisa orang orang yang memahami persoalan, sehingga mereka akan mengatur dan menata secara baik,  jangan terulang seperti PT. Freeport di masa lalu. Tetapi sykurlah melalui pemerintah Jokowi telah mengambil alih sebagian saham yaitu 51% milik pemerintah Indonesia , hal ini akan berdampak langsung dan tidak langsung atau efffek multiplayer terhadap ekonomi secara lokal, regional maupun nasional,” jelasnya.

Jangan sampai perjalanan masa lalu PT Freport yang di kuasai oleh asing , dan kita masih  jatuh ke lubang yang sama lagi, artinya biarlah itu menjadi pengalaman untuk kita menata investasi dan mengolah sumberdaya alam di Papua yang berpihak kepada masyarakat bangsa dan negara.

“Tinggal  kembali kepada Pemerintah, kita manusia yang sadar punya hikmat pengetahuan, jadi kita tahu kalau begini berarti starteginya harus berbeda di waktu yang akan datang, dan harapan saya jangan sampai sumber daya manusia  yang ada diwilayah Provinsi Papua Tengah  hanya jadi penonton, ini yang akan menjadi masalah nanti,” katanya.

Kalau bisa untuk SDM di provinsi Papua Tengah harus disiapkan, sehingga mereka langsung bisa terlibat dan  mengisi peluang pekerjan disana.

“Dan jika Penjabat Gubernur Papua Tengah yang akan menjabat sampai 2024 selesai adalah orang yang memahami konsep pembangunan dengan baik, saya percaya  akan memberikan harapan baru untuk masa depan orang Papua secara khusus yang ada di Papua Tengah,” katanya.

Mari kita lihat DOB ini, lanjutnya, sebagai peluang untuk kita memperbaiki masa depan kita untuk jauh lebih baik lagi, sehingga stigma yang menyebutkan Papua urutan tertinggi kemiskinan di Indonesia bisa di tepis sehingga di tahun tahun yang akan datang mungkin bisa mencapai urutan 5 atau 10 besar di Indonesia. Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk bisa membenah diri dan membangun daerah ini agar jauh lebih baik.  **