JAYAPURA – Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu mendesak KPK segera menyelidiki dugaan kasus penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
“Kami mempertanyakan perhelatan PON XX, dimana sekitar 8000-an pekerjanya (relawan) belum menerima hak mereka sampai hari ini,” kata Yusman Nortonggo, Koordinator pendemo, Kamis siang.
Ia menambahkan, aspirasi pengunjuk rasa telah diterima KPK. “Prosesnya kami serahkan ke KPK, karena sudah menjadi tupoksi mereka,” ujarnya.
Demonstrasi siang tadi sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember tiap tahun. Selain meminta usut kasus PON, mahasiswa mendesak KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dana Otonomi Khusus Papua.
Alokasi dana Otonomi Khusus (otsus) sebesar Rp42,47 triliun diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Papua dengan alasan pemerataan pembangunan, pengentasan Kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kelaparan, tidak bisa sekolah, tidak memiliki taraf hidup layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat,” tegas Yusman.
Dikesempatan sama, Abdul Ghoni Wario, Korlap (koordinator lapangan) demo berharap KPK serius dalam pemberantasan korupsi di Papua.
“KPK segera menuntaskan masalah (korupsi di Papua). Bila sampai tahun depan tidak ada jawaban dari KPK, kami akan kembali datangi Gedung ini lagi demi meminta pertanggungjawaban,” pungkasnya. Di Jayapura, Papua, Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi damai menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di bumi cenderawasih.
Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura. “Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.
Atas perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja. (*)
