JAYAPURA-Sebanyak 84 petugas kesehatan di RSUD Jayapura terpapar Covid-19 (virus Corona), oleh sebab itu dukungan harus diberikan kepada puluhan tenaga medis tersebut untuk dapat secepatnya kembali pulih.
Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule,Sp,OG (k) menyampaikan keprihatinan dan dukungan kepada 84 petugas kesehatan di RSUD Jayapura yang terpapar Covid-19.
“Kami tim Satgas mengapresiasi langkah yang diambil manajemen RSUD Jayapura. Kepada teman-teman sejawat yang sedang dirawat, tetap ikuti anjuran dokter penanggung jawab, minum obat dan istirahat teratur. Kalian tidak sendiri, kami tim Satgas selalu bersama kalian. Kami tetap topang, kami yakin teman-teman akan menjadi pemenang melawan Covid-19,” kata dr Sumule kepada wartawan, Rabu (8/7).
Sementara itu, Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai,M.Kes menjelaskan 84 tenaga kesehatan yang terpapar virus Corona karena selama melayani para pasien Covid-19 sejak awal hingga saat ini.
“Yang di karantina di Hotel Sahid Entrop sebanyak 68 orang, RSUD Abepura 2 orang, RS Bhayangkara 2 orang, RS Provita 3 orang, Marthen Indey 1 orang dan isolasi mandiri 8 orang. Di antara semua ini, ada 2 orang yang sedang hamil. Kemudian, sudah ada 15 orang sudah sembuh dan kembali ke rumah sesuai hasil pemeriksaan swab dua kali,” jelas drg Aloysius saat kepada wartawan, Rabu (8/7)).
Menurutnya, adapun rincian tenaga kesehatan yang terkena virus asal Wuhan ini yaitu dokter umum dan spesialis sebanyak 5 orang, perawat/bidan sebanyak 46 orang, penunjang medic di laboratorium 13 orang, gizi 4 orang, farmasi 1 orang, administrasi 6 orang, cleaning service 6 orang, relawan VCT 2 orang, dan sekuriti 1 orang.
“Penyebabnya paling pertama ialah karena ketidakjujuran pasien. Kedua, karena keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD). Sebenarnya sejak awal saya sudah bilang bahwa ada 10 petugas yang punya penyakit penyerta tidak usah masuk, dan saya jamin uang ULP dan TPB tetap diterima demi kebaikan bersama. Tetapi mereka tetap masuk dan kena,” tuturnya.
Dokter Gigi Aloysius menjelaskan, jika satu petugas kesehatan di ruangan itu positif terpapar Covid-19, maka sesuai prosedur penangaanan Covid-19, ruangan itu akan ditutup beberapa hari untuk disterilkan. Sementara rekan-rekannya juga wajib diperiksa dan dikarantina.
“Artinya tidak boleh masuk, minimal dua Minggu sampai dinyatakan negatif baru bisa masuk kerja. Oleh karena itu, saya ingin tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat ketika mereka datang berobat dan disampaikan oleh petugas bahwa ada ruangan yang ditutup atau penuh,” tegas mantas Kepala Dinas Kesehatan Papua ini.
Untuk itu kata drg Aloysius, Direksi RSUD Jayapura mengambil beberapa kebijakan untuk menjalankan roda pelayanan kesehatan. Pertama, penggabungan Ruang Rawat Inap menjadi Ruang Rawat Inap Infeksius Pria dan Wanita dan Ruang Rawat Inap menjadi Ruang Rawat Inap Non Infeksius Pria dan Wanita.
“Tidak ada lagi ruang-ruang yang spesifik seperti masa normal, karena kita sesuaikan dengan kondisi petugas kesehatan,” terangnya.
Kedua, Ruang Rawat Inap VIP ditiadakan. Ruang ini dipakai sementara untuk penginapan bagi perawat-perawat yang melayani pasien Covid-19 atau perawat yang sudah positif Covid-19. Ketiga, jam besuk ditiadakan dan pasien yang dirawat hanya diperbolehkan didampingi satu (1) orang.
Keempat, sejumlah ruang perawatan yang tetap dibuka yaitu Instalasi Gawat Darurat, hemodialisa, ICU dan ICCU, Kebidanan dan Kandungan, Perinatologi/Bayi, Ruang Anak-Anak, Ruang Kelas 1, dan Ruang Paru.
“Pembatasan pelayanan ini akan kami sosialisasikan, baik lewat berita di media massa ini, spanduk di beberapa titik,” ujarnya.
Ia meminta pengertian kepada masyarakat Papua yang membutuhan pelayanan agar memahami kondisi darurat yang dihadapi manajemen. Apalagi, kinerja para petugas kesehatan di rumah sakit di masa Covid-19 sangatlah berat.
“Tetapi kami pastikan bahwa kami tidak akan menolak pasien, apalagi dalam kondisi darurat. Mau di kursi ka, di lantai ka, kami akan layani. Kecuali pengantar atau keluarga meminta untuk tidak mau dilayani di kursi atau lantai dan memilih rumah sakit lain,” tuturnya.
Dia mengaku kecewa terhadap Kementerian Kesehatan RI yang belum menjawab sejumlah permintaan terkait APD dan alat kesehatan lainnya untuk menunjang pelayanan di rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Papua itu.(berti)
