JAYAPURA- Badan Pengawas Pemiliha Umum (Bawaslu ) RI bersama dengan Bawaslu Papua, Selasa (25/07) menggelar Workshop Pengawasan Partisipatif untuk sukses pemilu 2024, di Waena Jayapura.
Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Lamlam Masropah mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan di seluruh provinsi se Indonesia.
“Papua provinsi ke 34 dari 38 provinsi, jadi tinggal empat provinsi lagi,” katanya.
Kegiatan ini lanjutnya, dilaksanakan setiap tahun dengan beberapa perubahan sesuai dengan hasil evaluasi.
“Tahun lalu namanya sosialisasi pengawasan partisipatif yang menyasar kelompok perempuan, disabilitas. Tahun ini berubah dari sosialisasi menjadi workshop,” katanya.
Dengan berubahnya menjadi workshop, lanjutnya, harapannya bukan hanya mentransfer keilmuan dari narasumber, tapi ada diskusi intensif di dalamnya, nanti ada masukan untuk Bawaslu setempat untuk ditindak lanjuti.
“Kami mengajak masyarakat luas terlibat menjadi bagian dari komunitas digital pengawasan partisipatif,” ungkapnya.
Dikatakannya, digital partisipatif itu sistem yang dilauncing Februari 2023 jadi sistem yang bisa diakses siapapun bisa gabung di aplikasi tersebut, dengan cara mendaftarkan diri, nanti dapat akun, membuat akun, diaplikasi tersebut bisa berbagi informasi edukasi pemilu dan pengawasan pemilu, juga ada link laporan.
“Jadi misalnya menemukan dugaan pelanggaran pemilu diruang maya bisa dilaporkan, sebagai tindak lanjutnya Bawaslu sudah kerjasama dengan Kominfo, dengan cek fakta dan organisasi lainnya yang fokus di penanganan disinformasi, fokusnya di konten yang diduga melanggar,” jelasnya.
Di komunitas digital pengawasan partisipatif ruangnya banyak, ada khusus disabilitas, pemuda, perempuan dan sebagainya. Pendaftar itu diberikan pilihan apakah mau memilih isu terkait pemantauan, terkait tahapan, tinggal di klik saja.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin menambahkan, workshop ini sesungguhnya digagas untuk melahirkan ide dan gagasa dari publik di Papua, terutama bagaimam melahirkan pengawasan partisipatif yang aktif ini sesungguh bagian dari belanja masalah.
“Setelah mendapatkan masalahnya bagaimana bisa melahirkan pengawasan partisipatif yang tidak hanya kontektual, tetapi bisa langsung mengena kepada sasaran misalnya, menutupi kendala dan permasalahan yang kita hadapi di Pemilu 2019 yang lalu itu poinnya,”katanya.
Peserta workshop cukup beragam, ada pemilih pemula anak-anak SMA, OKP, komunitas disabilitas, LSM.
“LSM kita libatkan sejak awal untuk jalan bersama, biasanya LSM mengambil peran terpisah Bawaslu dengan penyelenggara pemilu 2024, sudah harus dilibatkan sejak awal, apa yang menjadi catatan LSM, paguyuban, tokoh adat, untuk menambal kelemahan Pemilu 2019,”pungkasnya.**
