Banyak Aset Pemprov Papua yang Tidak Dimanfaatkan dengan Baik

JAYAPURA-Ketua Komisi III DPR Papua Benyamin Arisoy mengatakan banyak aset-aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua baik dalam bentuk tanah maupun bangunan yang berada di beberapa daerah tidak dimanfaatkan dengan baik.
Padahal kata Benyamin, pemerintah daerah setiap tahun melakukan rencana-rencana pembangunan dan menghasilkan banyak aset.
Untuk itu Benyamin menyarankan agar aset-aset milik Pemprov Papua yang belum dimaksimalkan ini harus ditata dan dikelolah dengan baik.
“Yang pertama banyak aset yang dari tahun ke tahun yang dari dulu sampai sekarang terbengkalai. Dan tidak menjadi perhatian pemerintah daerah. (Sehingga) ini harus dipikirkan secara serius. Hari ini kita semua sadar bahwa pemerintah daerah Papua sangat tergantung kepada pemerintah pusat dari sisi fiskal,” kata Benyamin Arisoy saat ditemui awak media, Senin (30/11).
Menurutnya, dengan banyaknya aset yang belum dimanfaatkan dengan baik, itu artinya Pemprov Papua belum mandiri. Padahal lanjut Benyamin, tolak ukur sebuah pemerintah daerah itu, apakah mampu atau tidak itu diukur dari kemampuan pendapatan daerahnya.
“Hari ini Pemprov Papua masih tergantung dengan dana-dana transfer,” tuturnya.
Terkait dengan itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait yang merupakan mitra Komisi III. Seperti Badan Keuangan dan Aset serta Dinas Pendapatan Daerah, mulai dari sekarang harus melihat pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya adalah aset-aset Pemprov yang ada di Jakarta.
“Saya pikir, pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah ke arah sana. Hanya saja langkah-langkah itu tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.
Diakuinya, memang dalam menata dan mengelola aset-aset tersebut, akan ada banyak tantangan. Tetapi sambung Benyamin, sebagai pemerintah daerah punya kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur atau mengurus apa yang menjadi hak pemerintah.
“Tantangan itu harus dihadapi, walaupun ada orang-orang disitu tetapi kita harus melakukan pendekatan dengan baik dan bijak untuk dibicarakan dan dibahas untuk carikan solusi. Dan itulah tugas pemerintah,” tandasnya.(nik)