JAYAPURA–Pendekatan militer sejak era Orde Baru di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, menjadi salah satu akar permasalahan bagi sebagian warga setempat memilih angkat senjata dan menentang pemerintah Republik Indonesia.
Warga merasa diperlakukan tidak manusiawi sepanjang status Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan di daerah ini. Selain itu, kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik menutup ruang demokrasi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau keinginannya.
Akibatnya, perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan dukungan warga yang menjadi simpatisannya, pecah bertepatan perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2004 lalu.
Dua alasan perlawanan tersebut dikemukakan Yuni Wonda saat menyampaikan ringkasan disertasinya berjudul ‘Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dinamika Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya’, dalam sidang doktoral yang digelar di Auditorium Uncen, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kamis (4/3) sore.
“Ada lima hal penting yang menjadi prioritas yaitu sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pembangunan infrastruktur dengan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP), sebagaimana amanat UU Nomor 21 (tentang Otonomi Khusus),” kata Wonda menyampaikan upaya pendekatan yang ia lakukan terhadap keluarga serta anggota OPM di Puncak Jaya selama ini.
Setelah dua jam lebih mempertahankan argumen ilmiahnya, Bupati Puncak Jaya itu resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Sosial di hadapan tim penguji, promotor, tim oponen, Rektor, dan representasi Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Cenderawsaih (Uncen).
Doktor Yuni Wonda menilai gerakan perlawanan dari OPM mulai lunak berkat pendekatan pembangunan dan sosial yang dilakukan pemerintah. Puncaknya, pada 2017, sebagian dari kelompok ini kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mendukung program pembangunan yang selama ini dinantikan.
Meski begitu, Wonda mengatakan jika masih ada sebagian dari kelompok ini mengaku tetap melakukan perlawanan dengan alasan ideologis yaitu menuntut kemerdekaan.
“Kami tidak fokus pada OPM itu sendiri, tetapi pendekatan secara kekeluargaan atau pendekatan sosial. (Sehingga) memasuki 4 tahun kepemimpinan kami, aktivitas di Puncak Jaya bisa berjalan. Kalau kebijakan pemerintah betul-betul menyentuh masyarakat, maka otomatis dukungan dari masyarakat akan datang,” ujarnya kepada sejumlah wartawan usai sidang.
KOMITMEN DIBUTUHKAN
Wonda dalam disertasinya menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Ia berpijak pada analisis SWOT dengan menguji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Lalu merumuskannya dalam tabel analisis. Sebelumnya, Ia terjun ke lapangan dan melakukan observasi, bahkan mewawancarai pihak keluarga OPM, bahkan bertemu sekaligus wawancara dengan salah seorang mantan kepercayaan Goliat Tabuni, pimpinan OPM di Pegunungan Tengah.
“Alasan perlawanan itu karena dendam, ada anggota keluarganya korban operasi militer. (Namun) mereka minta hak hidup sama seperti orang lain. Misalnya, minta motor, pekerjaan dan dibangunkan rumah. Sebagai pemerintah daerah, kami berikan. Komitmen (kesejahteraan) ini yang mereka inginkan, dan ini cara merubah mindset mereka,” kata Wonda menyampaikan solusi yang ia capai dalam mengatasi kelompok resisten tersebut.
“Dalam kepemimpinan kami, tidak pernah ada perjanjian atau MoU dengan penganggaran untuk mereka (OPM). Apalagi menyalahi aturan. Mereka punya istri, anak dan keluarga. Kalau kebijakan pemerintah tidak berpihak, maka mereka akan jadi informan. Tapi kalau program pemerintah berdampak bagi mereka, maka otomatis cara berpikirnya akan berubah,” tandasnya.
Di akhir sidang promosi doktor, Yuni Wonda dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Adapun tim penguji di antaranya Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA, Dr. Drs. Beatus Tambaip,MA, Dr. Untung Muhdiarta,M.Si, Dr. Vince Tebay,M.Si, Dr.Yosephina Ohoiwutun,M.Si, serta Promotor Prof. Dr. Drs. Akbar Silo,MS dan Co-promotor Dr. Nur Aedah,M.Si.
“Kiranya ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah baik di kabupaten/kota dan provinsi di Papua, bagaimana mengelola pemerintahan terutama mengambil kebijakan yang berkaitan dengan gangguan keamanan,” ujar Rektor Uncen, Dr.Ir. Apolo Safanpo,ST,MT menutup sidang.(tmb)Â
