Wamena, 17 Februari 2025. Sebagai bagian keterbukaan publik dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan, Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai berdialog secara terbuka dengan ribuan pelajar Jayawijaya yang tergabung dalam Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan yang menyuarakan aspirasi Makanan Bergizi Gratis (MBG), pada 17 Februari 2025.
Sejak ribuan pelajar berkumpul di jalan raya Tugu Salib Wamena, Pj Gubernur Velix Wanggai berjalan kaki menuju Tugu Salib, bersama Hantor Matuan, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Pqpua (BP3OKP). Dengan tertib, Pj Gubernur Velix Wanggai berjalan kaki bersama ribuan pelajar dari Tugu Salib menuju kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, dimana telah menunggu Pj Bupati Jayawijaya Tony Mayor, Pj Bupati Lanni Jaya Alpius Yigibalom, dan Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Benny Mabel.
Dalam aksinya, perwakilan pelajar menyampaikan aspirasinya agar Pemerintah meninjau kembali program MBG, menolak agenda ini diterapkan di Papua Pegunungan. Aspirasi yang menginginkan perhatian atas perbaikan kebijakan pendidikan gratis, penyediaan tenaga guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, dan akses pengetahuan yang lebih baik.
Dalam merespon aspirasi pelajar di Jayawijaya ini, Pj Gubernur Velix Wanggai menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia di berbagai pelosok Tanah Air, terutama masyarakat kecil di desa dan kampung-kampung. Intervensi Gizi menjadi poin strategi penting dari penguatan sumber daya manusia.
Dalam konteks Papua Pegunungan, Pj Gubernur Velix Wanggai, menjelaskan beberapa poin.
Pertama, masyarakat Papua Pegunungan bersyukur Negara telah menetapkan kebijakan pemekaran Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Pemekaran merupakan kebijakan terobosan yang berupaya mempercepat pemerataan pembangunan diluar Jayapura. Dengan demikian, semua urusan tidak terkonsentrasi ke Jayapura lagi, namun ekonomi tersebar ke Wamena dan daerah pemekaran lainnya.
Kedua, sebagai kebijakan nasional, Pemprov Papua Pegunungan selalu siap dalam melaksanakan agenda Program Makanan Bergizi Gratis MBG) di 8 kabupaten. Sejalan dengan arahan kebijakan Presiden Prabowo, MBG memiliki peran dalam peningkatan gizi anak sekolah, perputaran ekonomi komoditas lokal, dan penyerapan tenaga kerja lokal dii setiap daerah.
Sebagai ujicoba MBG dari biaya APBD, Pemprov Papua Pegunungan telah melakukan ujicoba pemberian MBG di beberapa sekolah. Adapun menu yang digunakan berasal dari sayur mayur lokal Pegunungan, buah-buahan lokal seperti pisang dan nenas Bokondini serta pangan lokal seperti ubi jalar (hipere) dan keladi. Artinya, ujicoba MBG memberi manfaat bagi penggunaan hasil bumi pertanian dari Papua Pegunungan.
Ketiga, Pemprov Papua Pegunungan juga menyadari bahwa tidak mudah mengelola daerah-daerah pedalaman Pegunungan. Adanya kesulitan geografis, kemahalan harga, penduduk yang tersebar tidak merata.
Untuk itu, Pemprov Papua Pegunungan memahami aspirasi Aliansi Pelajar Papua Pegunungan dalam menyuarakan pentingnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah serta perlunya peningkatan ketersediaan guru sekolah.
Dalam hal ini, Velix Wanggai mengajak semua pihak untuk melihat agenda MBG sebagai bagian pendekatan komprehesif dalam mempercepat pembangunan Papua secara merata.
Di level daerah, Pemprov Papua Pegunungan akan intens bersama Pemkab 8 Kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan DPRP saling konsultasi dalam langkah-langkah khusus percepatan pembangunan Papua Pegunungan.
Dalam konteks kekhususan Papua ini, Pj Gubernur Papua Pegunungan melihat diperlukan pendekatan khusus sesuai setting sosiologi ke-papua-an dan konteks kewilayahan yang berbeda-beda. Peran strategis lembaga keagamaan seperti Gereja dan Yayasan Persekolahan berbasis swasta dipertimbangkan dalam manajemen pengembangan SDM, terutama agenda nasional MBG.
Sebagai tindaklanjut, Pemprov Papua Pegunungan akan menyalurkan aspirasi pelajar ini kepada Kementerian dan Lembaga terkait di level Pusat guna proses perumusan kebijakan nasional kontekstual ke-papua-an.
