JAYAPURA– Sistem dipemerintahan ada hirarki, bila pejabat di tingkat daerah membuat satu keputusan, kemudian secara bersamaan ada keputusan Presiden maka yang dijalankan, secara otomatis keputusan tertinggi dalam hirarki sistem pemerintahan yaitu keputusan Presiden, hal tersebut disampaikan pengamat masalah Papua, Agustinus Ohee.
Dikatakannya, demikian juga soal Sekda Papua, Gubernur harus melaksanakan keputusan presiden.
“Kendati gubernur berpegang pada UU 21 tentang Otsus, tapi dalam sistem pemerintahan itu ada hirarki, bila pejabat di tingkat daerah membuat satu keputusan kemudian secara bersamaan ada keputusan Presiden maka yang dijalankan secara otomatis adalah keputusan tertinggi dalam hirarki sistem pemerintahan yaitu Keputusan Presiden,” katanya, saat dihubungi via ponselnya, Jumat (05/03).
Karena, lanjutnya, kepala daerah adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat sehingga dalam mengambil keputusan- keputusan strategis, dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah gubernur tetap harus tunduk dan melaksanakan keputusan diatasnya, apalagi bila dalam satu keputusan jabatan yang sama.
“Jabatan Sekda adalah jabatan strategis dalam pemerintahan daerah, sehingga harus diisi oleh orang yang tepat dan memenuhi persyaratan baik pengalaman dan kepangkatan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat, gubernur diharapkan dengan besar hati menerima Sekda Devinitif yang dilantik oleh Mendagri Senin kemarin, agar roda pemerintahan dalam melayani masyarakat Papua dan penyelesaian persoalan-persoalan Papua dapat segera ditangani.
“Sementara kepada Sekda yang telah dilantik oleh Mendagri, diharapkan dapat bekerja dalam mengamankan kepentingan pemerintah, dalam memberi pelayanan kepada masyarakat Papua, bukan mengamankan kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu,” katanya.
Menurutnya, kepentingan pemerintah daerah harus sejalan dan singkron dengan kepentingan pembangunan pemerintah secara nasional, bukan jalan sendiri-sendiri sehingga pemerintah Papua juga harus selaras dengan pemerintah pusat, harus ada kordinasi yang baik.
“Rakyat Papua sedang menanti perubahan Papua Menuju Papua yang Mandiri dan Sejahtera sesuai dengan Visi Misi Gubernur Papua Lukas Enembe,” pungkasnya.**
