JAYAPURA-Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menyebut adanya unsur kesengajaan dalam aksi pengerusakan disertai pembakaran Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Keerom, pada Kamis (1/10) kemarin.
Hal ini menyusul ditemukannya mobilisasi massa di sejumlah titik perkantoran sekitar Arso Kota, pasca-pengumuman hasil ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara daring oleh pemerintah setempat.
“Ketika anggota kami melakukan patroli di beberapa titik, pasca-pengumuman hasil ujian CPNS, ternyata ada warga yang sengaja merusak perkantoran, termasuk Kantor Bupati Keerom,” ujar Kamal kepada wartawan di Jayapura, Jumat (2/10) siang.
Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu kemudian terprovokasi hingga ikut melakukan pengerusakan.
Sebelumnya, massa yang terdiri dari calon peserta ujian CPNS sempat melakukan pelemparan Kantor Bupati Keerom. Aparat keamanan yang bertugas di lokasi kemudian memukul mundur massa. Sebagian dari mereka lalu menyasar Kantor Disnaker dan Kantor BPMK hingga melakukan pembakaran.
Kata Kamal, enam (6) warga ditangkap pasca-pembakaran itu. Tiga (3) di antaranya diduga ikut melakukan pembakaran kantor, sedangkan tiga lainnya terlibat pemalangan jalan protokol Arso Kota, Jumat (2/10) pagi.
“Situasi jelang siang ini mulai kondusif, meski pun tadi pagi ada ditemukan pemalangan jalan di beberapa titik jalan trans di Keerom,” kata Kamal.
Sempat terjadi perlawanan dari warga ketika polisi melakukan negosiasi untuk membuka palang jalan. Namun, tindakan tegas disertai tembakan peringatan diambil untuk membubarkan massa.
Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Sebab, kekecewaan para peserta ujian CPNS yang berujung pembakaran dianggap sangat berlebihan.
Padahal menurutnya, penerimaan CPNS di wilayah ini telah memenuhi kuota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yaitu 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP.
“Kami menyesali pembakaran terjadi. Kita tahu bahwa tenaga perawat, guru dan dokter merupakan bidang yang membutuhkan keahlian dan kualitas spesifik. Mereka tidak menerima kekurangannya dan berharap semua harus dipenuhi pemerintah,” kata Waterpauw, Kamis (1/10) malam.
Kini, polisi masih memeriksa keenam orang itu untuk mengungkap para pelaku lainnya. Terlebih, aktor serta motif di balik pembakaran Kantor Disnaker dan Kantor BPMK Kabupaten Keerom.(tambunan)