Yunus Wonda: Pemekaran Hanya Menjadi Malah Petaka Untuk OAP
JAYAPURA-Dalam sidang kabinet terbatas yang dilakukan di Istana Merdeka Jakarta Pusat Rabu (11/3) pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau untuk pemekaran provinsi di Tanah Papua. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua DR Yunus Wonda angkat bicara. Kata Yunus Wonda, pemekaran provinsi di Tanah Papua tidak menjamin kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Bahkan menurut Yunus Wonda, pemekaran provinsi di Tanah Papua hanya akan menjadi malah petaka bagi OAP.
“Biar sekalipun 29 kabupaten kota yang ada di Tanah Papua menjadi provinsi, tidak akan menyelesaikan persoalan Papua,” tegas Yunus Wonda ketika menjawab pertanyaan Bintang Papua, Kamis (12/3).
Diutarakannya, persoalan Papua bukan masalah makan dan minum. Sehingga Yunus Wonda meminta, intelektual Papua stop bicara pemekaran.
“Saya sewaktu menjabat ketua DPR Papua beserta gubernur dan MRP menolak pemekaran provinsi,” ujarnya.
Dikatakannya, saat ini jumlah OAP Orang sudah sedikit. Hal itu bisa dilihat dari jumlah OAP yang duduk di kursi DPRD.
“Kita bisa lihat perolehan kursi di DPRD Merauke dari 40 kursi hanya 3 OAP,” bebernya.
Untuk itu Yunus kembali meminta intelektual Papua melihat persoalan ini. Jangan hanya napsu pemekaran.
“Jangan sampai di waktu yang akan datang kita mendengar ras Melanesia yang menghuni pulau ini suda tidak ada. Tidak boleh bicara pemekaran Papua. Urus kabupaten dulu banyak masalah. Rakyat ada menjerit baru bicara provinsi,” pungkasnya.(nik)
