JAYAPURA-Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membangun gedung baru kantor gubernur 22 lantai, mendapat tanggapan serius dari Pemuda Adat Papua (PAP).
Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo memandang rencana pembangunan kantor 22 lantai yang berlokasi di Jalan Soa-Siu Dok II, Kota Jayapura untuk saat ini tidak terlalu penting. Bahkan tidak menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.
“Gedung yang ada sekarang masih bagus dan layak pakai. Kenapa harus membangun 22 lantai. Itu sama sekali menghamburkan uang negara. Masih banyak hal-hal paling penting yang harus diprioritaskan pemerintah. Output penggunaan anggaran itu harus sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat,” ujar Arebo kepada Bintang Papua, Jumat (12/2) siang.
Menurut Arebo, apabila anggaran ke daerah sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat, penggunaannya haruslah ke program pembangunan tepat guna. Artinya, langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. Bukan hal lain yang sama sekali tidak menjawab permasalahan masyarakat Papua saat ini.
“Rakyat di kampung atau pedalaman masih banyak yang tidak tersentuh oleh perhatian pemerintah. Mereka ingin merasakan kesejahteraan yang diberikan pemerintah pusat itu seperti apa,” ujarnya.
Arebo mempertanyakan ulang kebijakan pemerintah menyusul maraknya penolakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua oleh masyarakat akar rumput hingga kini.
“Kenapa sampai hari ini masyarakat menolak Otsus dan sebagainya, jawabannya ini sudah. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat tidak sampai ke rakyat. Malah dipergunakan pemerintah daerah untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan amanat presiden,” ujarnya.
“Tetapi bukan kesejahteraan itu yang terjadi. Malah uang itu dipakai membangun gedung-gedung, dan hal lain yang sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat,” lanjut Arebo yang juga sebagai pengacara muda Papua ini.
Sebagai langkah solutif kata Arebo, sebaiknya anggaran itu dipakai untuk membantu masyarakat kecil dan ekonomi lemah, serta para pengusaha muda asli Papua yang memiliki keinginan kuat untuk berkembang.
“Jadi, jika ada desakan dan penolakan dari rakyat terhadap negara, itu karena tidak merasakan kesejahteraan dan perhatian dari negara,” tegasnya.
Wakil Gubernur Papua mengumumkan rencana pembangunan gedung kantor gubernur berlantai 22 lengkap dengan fasilitas di dalamnya, itu akan dimulai tahun ini.
“Jadi, kantor gubernur ini akan kita bangun baru, 22 lantai, bangunannya akan dibuat lebih modern. Namun tetap mempertahankan kearifan lokal Papua,” kata Klemen saat penyerahan DPA setiap OPD di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Kamis (11/2) kemarin.
Alasan pembangunan kantor 22 lantai ini, kata Klemen, tak lain karena sulitnya menemukan lahan yang tepat untuk penbangunan kantor besar di Kota Jayapura. Sehingga pihaknya menyimpulkan gedung lama dirobohkan dan dibangun ulang menjulang tinggi.
“Kantor Gubernur akan dirobohkan, kecuali Kantor Bappeda dan Keuangan. Jadi, OPD lainnya segera cari kantor baru untuk ditempati selama proses pembangunan berlangsung,” ujar Klemen seraya mengatakan gedung baru kantor gubernur nantinya akan menjadi ikon baru Kota Jayapura.
Sebelumnya, Asiten II Sekda Provinsi Papua, Dr. Muhammad Musaad,M.Si mengatakan pembangunan kantor gubernur sudah seharusnya dilakukan mengingat usia bangunan telah mencapai sekitar 50 tahun.
Pembangunan dilakukan di area bagian tengah. Sebab bangunan Kantor Bappeda, Gedung Sasana Krida dan Gedung Kantor BPKAD merupakan bangunan baru dan masih sangat layak digunakan.
“Kantor Gubernur Papua di Dok II Jayapura telah digunakan sejak 1971 atau sudah sekitar 50 tahun pemakaian,” kata Musaad, pada 27 Januari lalu.(tmb)
