JAYAPURA–Rencana lawatan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB/OHCHR) ke Papua bersama dengan perwakilan Inggris di Jakarta, Kementerian Luar (Kemenlu) Negeri RI membantah.
Seperti dilangsir media Nasional CNN, Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah, menanggapi pernyataan perwakilan kementerian luar negeri Inggris (Foreign, Commonwealth & Development Office/FCDO), Minister for Asia, Nigel Adams, kepada parlemen Inggris pada 4 November lalu.
“Kalimat yang menyebutkan RI telah membahas kunjungan PBB ke Papua sesegera mungkin itu tidak benar karena tidak pernah ada pembahasan seperti yang disebutkan,” kata Faizasyah, Jumat (13/12).
Kata dia, Indonesia memang pernah mengundang PBB untuk melawat ke Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Jokowi saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.
“Namun, sejak itu Pemerintah Indonesia belum menerbitkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Kantor Zeid sempat mempertanyakan undangan tersebut dan menunggu pemerintah RI memberikan akses masuk ke Papua,” Ujarnya.
Kata dia, Kementerian Luar Negeri RI hingga saat ini enggan banyak menanggapi perihal keberlanjutan undangan tersebut. Pada 2019, Indonesia mengaku masih terus berkoordinasi untuk mencocokkan jadwal kunjungan.
“Kita yang mengundang KT HAM PBB adalah satu hal yang diketahui Inggris. Adapun kunjungan belum dilakukan memang kondisi terkait Covid-19 dan juga sudah ada kesepakatan bahwa yang akan memenuhi undangan adalah perwakilan regional KT HAM di Bangkok,” Ujarnya.(lex)
