JAYAPURA-Sebanyak 17 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua, Selasa (27/10) di salah satu hotel Kota Jayapura.
“Semenjak 2014 hingga 2020 Papua sudah enam kali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saya atas nama Gubernur Provinsi Papua menyampaikan terima kasih kepada yang membina kami selama ini karena pemerintah provinsi Papua dalam penyusunan APBD,” kata Pejabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa saat menyampaikan sambutannya mewakili Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam acara pemberian penghargaan Pemerintah R.I atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian dan penandatanganan nota kesepahaman peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara daerah, disalah satu hotel kota jayapura, Selasa (27/10).
“Kami menyampaikan terima kasih kepada 29 kabupaten/kota tetapi khusus 18 kabupaten/kota yang mendapat WTP ini luar biasa karena kerja sama yang bagus (sehingga) program pemerintah ini bisa meraih dengan luar biasa,” katanya.
“Provinsi Papua juga meraih rangking 3 yang masuk dalam kategori nasional untuk mendapat WTP ditambah dengan 17 kabupaten/kota, dan sisa dari kabupaten/kota yang belum meraih WTP saya harap kepada para bupati untuk genjot semua kegiatan dalam rangka pelaporan keuangan supaya sangat maksimal dan kita dapat sejajar dengan kabupaten lain di luar provinsi Papua,” pungkasnya.
17 Kabupaten/kota yang menerima opini WTP di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Paniai.(berti)
