JAYAPURA– Terkait dengan krisis air minum, DPRD Kota Jayapura dan PDAM serta Aliansi Masyarakat Konsumen Air Minum PDAM (AMKA) Kota Jayapura bersepakat akan mencari solusi terbaik.
” Kami akan bentuk tim, melihat secara nyata persoalan terkait dengan air minum untuk masyarakat, dengan melihat intake (sumber.red) dan berapa soal di sekitarnya,” kata John Betaubun kepada BintangPapua. Online usai hearing, Kamis (27/2)
Iapun menampik pembentukan pansus(panitia khusus) air minum atau panja (panitia kerja) menyoal kekurangan air selama ini.
” Kita akan bicarakan internal dulu, baru nanti arahnya mau dibawa kemana,” lanjutnya.
Ketua AMKA Panji Notonegoro mengatakan, dari pertemuan ini bisa dikatakan ‘PDAM lagi tidak sehat’ dan perlu dukungan kita semua dan kita dorong DPRD, untuk bentuk panja atau pansus selesaikan masalah soal krisis air minum.
“Saya pikir dari penjelasan yang dikemukakan oleh PDAM, kesehatan perusahaan ini tidak sehat, karena ada 65 persen tagihan menunggak dan masalah Entrop, ada perusahaan mengelola air perlu perda khusus, serta debit air yang turun drastis di 10 titik. Sehingga ini merupakan pemikiran bersama, soal krisis air dan jaminannya kedepannya. Saya tetap kritis dan menyampaikan dan kita harus solusikan dengan panja dan pansus untuk dari sisi pengawasan, debit air dan tagihan harus diperbaiki,” katanya.
Ismail B Ladopurab, Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura menilai, perlu adanya solusi dimana PDAM harus segera dan membuktikan secara kinerja soal krisis air. ” PDAM terlambat mengantisipasi soal air di wilayah hulu, dimana mereka hanya selama ini memperbaiki di tingkat hilir namun tak sampai hulu dan kami telah bicarakan dengan PDAM saat kita lakukan ke intake di Waena, disana hutan telah gundul akibat berubah fungsi,” katanya.
Dikatakannya perlu ada pansus soal krisis air yang dialami oleh masyarakat. ( Sindung)
