JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Menanggapi hal itu, Sekertaris Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Papua Natan Pahabol meminta, Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak berbangga dengan raihan tersebut. Sebab raihan itu tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di Tanah Papua.
“Opini WTP yang keenam kali secara berturut-turut dalam kepemimpinan Bapak Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bapak Wakil Gubernur Klemen Tinal. Kami beri apresiasi atas prestasi baik pemerintah ini. Lain sisi bahwa pemerintah jangan bangga dengan prestasi ini sebab “kulit tidak sama dengan isinya”,” kata Natan Pahabol,S.Pd kepada Bintang Papua Online, Senin (29/6).
Dikatakannya, beberapa masalah yang perlu diseriusi oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang terendah di Indonesia, orang asli Papua (OAP) masih berada di bawah garis kemiskinan, tingkat kematian yang tinggi dan lainnya.
“Pemerintah belum melakukan terobosan. Pendidikan dasar sampai menengah di kampung-kampung hancur. Tapi pemerintah masih tutup mata. Dan masih banyak lagi masalah yang belum bisa diselesaikan,” ujarnya.
Diakuinya, secara administrasi pemberian WTP ini benar karena administrasinya baik dan lengkap. Dan itu menjadi kewajiban pihak pemeriksa. Tetapi pemerintah daerah sendiri sebagai penggunaan anggaran jangan bertepuk dada dan bangga sebab itu hanya di luar kulit sedangkan isinya belum tentu baik.
“Kulit kacang tanah isinya juga harus kacang tanah, jangan kulit kacang tanah tapi isinya kacang panjang,” pungkasnya.(nik)
Terimakasih kk Natan orang hebat