JAYAPURA-Upaya memulangkan sekitar 5000 warga Saireri yang terjebak pembatasan pelayaran dan penerbangan penumpang di Kota Jayapura akhirnya menemui titik terang.
Anggota DPR Papua dari Dapil Saireri di Kota Jayapura, Boy Markus Dawir mengatakan dua kapal perintis sudah disiapkan untuk memulangkan kembali warga Saireri yang terjebak pembatasan pelayaran dan penerbangan penumpang di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.
“Sudah ada titik terang untuk memulangkan saudara kami ke daerahnya dengan menggunakan kapal Sabuk Nusantara. Pemulangan warga Saireri ini akan dilakukan bertahap,” kata Boy Markus Dawir saat ditemui awak media di ruang Banggar DPR Papua, Selasa (9/6).
Dikatakannya, dari hasil koordinasi dengan para bupati di wilayah Saireri sudah siap menerima kembali warganya. Dimana bupati-bupati yang menyatakan siap menerima warganya kembali adalah, Bupati Waropen, Bupati Kepulauan Yapen, Bupati Biak Numfor dan Bupati Serui.
“Yang kami belum dapat informasi itu untuk masyarakat Papua Barat,” ujar anggota DPR Papua yang sering disapa BMD itu.
Lanjut Boy Dawir, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satgas Covid-19, PT Pelni, KSOP, PT Pelindo dan KKP terkait memulangkan warga Saireri ke daerahnya. Bahkan kata Boy Dawir, surat dari Gubernur Papua yang menyatakan bahwa Pelabuhan Jayapura sudah bisa melakukan pelayanan pemberangkatan penumpang sudah ada.
“Dan besok (Selasa,red) kita akan mendorong warga Saireri pulang kembali ke daerahnya dengan menggunakan kapal perintis,” ucapnya.
Menurut Boy Dawir, sebenarnya untuk memulangkan warga Saireri ke daerahnya, pihaknya meminta lima armada kapal perintis. Namun yang sudah siap baru dua armada sisanya masih menunggu persetujuan dari Menteri Perhubungan RI.
“Surat dari Pemprov ke Menteri Perhubungan kemarin malam sudah dikirim, tinggal menunggu jawabannya untuk bisa menggunakan tiga kapal lagi, (sehingga) total lima kapal,” tuturnya.
Ditambahkan, syarat agar masyarakat Saireri bisa pulang kembali ke daerahnya adalah melakukan rapid test. Dan kemarin sudah dilakukan selama dua hari di halaman Kantor Otonom Kotaraja.
“Memang kemarin ada sedikit beda persepsi mana yang dipakai rapid test atau PCR, tapi dari penjelasan medis kita sepakati menggunakan rapid test. Jadi yang non reaktif yang bisa berangkat,” pungkasnya.(nik)
