JAYAPURA-Desakan dari berbagai pihak yang ingin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memfasilitasi kepulangan warga yang terkena dampak pembatasan penerbangan dan pelayaran penumpang di Kota Jayapura.
Mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sinut Busup.
Sinut Busup yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPR Papua itu mengatakan pemulangan masyarakat yang terjebak pembatasan penerbangan dan pelayaran penumpang tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke Pemprov Papua.
Sehingga alangkah baiknya beban biaya pemulangan warga yang terjebak pembatasan penerbangan dan pelayaran penumpang menjadi tanggung jawab Pemprov, Pemkab/Pemkot dan warga sendiri.
“Jadi contoh, warga mau pulang ke Yahukimo harga tiket pesawat Rp 950.000, berarti Pemprov tanggung Rp 300.000 Pemkab Rp 250.000 dan sisanya warga. Inikan lebih ringan,” kata Sinut Busup saat ditemui awak media di Aston Hotel, Senin (8/6).
Sinut pun menyarankan, Pemprov Papua segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pembiayaan subsidi pemulangan warga ke daerah asalnya.
“Tapi ini khusus untuk warga yang terjebak masih di areal Papua saja. Sedangkan untuk yang di luar tidak. Karena biayanya cukup besar,” ujarnya.
Sinut menegaskan, siapapun bisa menerima subsidi ongkos tiket untuk pulang ke daerahnya. Yang penting warga tersebut merupakan warga kabupaten di Papua.
“Jadi tidak hanya untuk Orang Asli Papua (OAP). Warga pendatang juga boleh. Yang penting memang betul-betul mereka ini yang terjebak lockdown,” tuturnya.
Sinut berharap, agar dalam pemulangan warga yang terjebak pembatasan penerbangan dan pelayaran penumpang ini, bisa menggunakan pesawat hercules milik TNI-AU.
“Jadi Pemprov dan Pemkab/Pemkot mungkin bisa lakukan rapat koordinasi,” pungkasnya.(nik)
Biaya Pemulangan Warga yang Terjebak Lockdown, Tak Bisa Sepenuhnya Dibebankan ke Pemprov
